Kritik Kebijakan Pemerintah Turki, 10 Pensiunan Jenderal Ditangkap

ANKARA, KOMPAS.TV - Turki telah menangkap 10 pensiunan jenderal yang terlibat dalam kritikan terhadap Pemerintah Turki, Senin (5/4/2021).

Sebelumnya, selama lebih dari 100 pensiunan jenderal mengeluarkan surat deklarasi yang menentang pembangunan Terusan Istanbul.

Mereka memperingatkan mengenai kemungkinan ancaman terhadap perjanjian yang mengatur penggunaan saluran air utama Turki.

Baca Juga: Dalam Waktu Kurang dari Setahun, Erdogan Pecat 3 Gubernur Bank Sentral Turki

Pihak Kejaksaan Turki juga memerintahkan empat tersangka lainnya untuk melapor ke polisi dalam tiga hari.

Keempatnya tak ditangkap karena pihak kejaksaan memikirkan usia mereka.

Seperti dikutip Al-Jazeera mereka dituduh menggunakan kekerasan dan kekuatan untuk menyingkirkan perintah konstitusional.

Baca Juga: Gara-gara Google Photo, Video Panas Perempuan dengan Kekasihnya Malah Terkirim ke Sang Ibu

Penangkapan itu terjadi beberapa hari setelah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan mengutuk surat yang mereka kirimkan.

Juru Bicara Kepresidenan, Ibrahim Kalin bahkan mengungkapkan deklarasi tersebut mengingatkan pada kudeta yang pernah terjadi.

Baca Juga: Kasus Harian tembus 10 Ribu per Hari, Filipina Perpanjang Lockdown

Jaksa penuntut meluncurkan penyelidikan pada Minggu (4/4/2021), terhadap pensiunan jenderal dan laksamana, atas kecurigaan terlibat kesepakatan untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban konstitusional.

Sebelumnya, para pensiunan Jenderal itu mempertanyakan keputusan Ankara mengizinkan pembangunan kanal Terusan Istanbul, seperti Terusan Panama atau Suez.

Baca Juga: Filipina Tuduh China Ingin Caplok Wilayah Kekuasaan Lebih Banyak di Laut China Selatan

Padahal rencana tersebut diyakini akan memicu perdebatan sehubungan dengan Konvensi Montreux pada 1936.

Menurut Pemerintah Turki, kanal baru itu akan sangat penting untuk menghilangkan tekanan darui Selat Bosphorus di Istanbul.

Selat tersebut merupakan salah satu rute utama perdagangan dunia yang dilalui lebih dari 38.000 kapal tahun lalu.

Baca Juga: Kepolisian Turki Sita Kitab Taurat Kuno Berusia 2.500 Tahun, Lima Orang Ditangkap

Tetapi pihak penentang mengatakan, selain efek lingkungan yang sangat merugikan yang telah diperkirakan beberapa ahli, usaha kanal baru juga dapat merusak kesepakatan Montreaux.

Konvensi tersebut menjamin perjalanan bebas melalui Selat Bosphorus dan Dardanelles bagi kapal sipil di masa damai dan perang.

Ini juga mengatur penggunaan selat oleh kapal militer dari negara non-Laut Hitam.

Penulis : Haryo Jati Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV