> >

Prihatin Pelanggaran HAM Uighur, H&M sampai Nike Malah Diboikot Ramai-Ramai

Kompas dunia | 27 Maret 2021, 22:10 WIB
Pemerintah, artis, dan warga China melakukan boikot merek-merek pakaian Barat terkait isu kerja paksa Uighur di Xinjiang. (Sumber: AP Photo/Ng Han Guan)

Baca Juga: Lagi, 16 Demonstran Myanmar Tewas, Jubir Anti-Militer: Hari yang Memalukan buat Angkatan Bersenjata

Karena China memiliki penduduk terbanyak dan menjadi pasar global terbesar, perusahaan-perusahaan itu akhirnya kerap tunduk. Mereka biasanya meminta maaf dan mengubah isi situs atau iklan.

Tapi isu kerja paksa Uighur adalah masalah yang pelik. Di negara mereka sendiri, perusahaan-perusahaan itu menghadapi tekanan untuk menghindari keterlibatan dengan pelanggaran HAM.

Sementara, hilangnya pendapatan dari China juga bisa sangat merugikan perusahaan-perusahaan itu saat permintaan dari pasar AS dan Eropa melemah karena pandemi Covid-19.

Melalui akun media sosialnya, pihak H&M mengatakan, "Tidak mewakili sudut pandang politik apapun dan menghormati konsumen China."

Brian Ehrig, konsultan strategi dan manajemen global Kearney, memperkirakan sekitar 60 persen hingga 70 persen bahan mentah H&M, seperti kain berasal dari China. Dia mengatakan, boikot ini bakal menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan kembali akses ke bahan baku.

Boikot ini berjalan setelah 27 negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pada Senin (22/3/21021) menjatuhkan sanksi perjalanan dan keuangan pada empat pejabat China karena tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Pada Januari, Washington juga memberlakukan larangan impor kapas dari Xinjiang, pemasok utama produsen pakaian untuk pasar Barat.

Baca Juga: Sebuah Dokumen Tak Sengaja Buktikan China Ingin Mengurangi Populasi Etnis Uighur

Menurut peneliti, lebih dari 1 juta orang etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam di Xinjiang mesti hidup di kamp kerja paksa. Pemerintah China membantah perlakuan buruk pada etnis Uighur dan mengatakan pihaknya mencoba untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan membasmi radikalisme.

“Apa yang disebut keberadaan kerja paksa di wilayah Xinjiang benar-benar fiktif,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan, Gao Feng. 

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU