Utusan Khusus PBB Serukan Tindakan Segera Untuk Membalikkan Kudeta Myanmar
Kompas dunia | 6 Maret 2021, 00:07 WIBMARKAS BESAR PBB, KOMPAS.TV - Utusan khusus PBB untuk Myanmar pada Jumat, (05/03/2021) menyerukan tindakan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membalikkan kudeta militer Myanmar, dengan mengatakan sekitar 50 pengunjuk rasa damai tewas dan puluhan lainnya terluka parah dalam tindakan keras militer terburuk minggu ini.
Christine Schraner Burgener dalam pengarahannya pada pertemuan tertutup DK PBB yang diperoleh The Associated Press mengatakan, persatuan Dewan Keamanan PBB dan tindakan "tegas" sangat penting "dalam mendorong penghentian kekerasan dan pemulihan lembaga-lembaga demokrasi Myanmar."
"Kita harus mengecam tindakan militer tersebut," katanya. “Sangat penting dewan ini tegas dan koheren dalam memberi perhatian pada pasukan keamanan dan berdiri teguh dengan rakyat Myanmar, untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas.”
Kudeta militer 1 Februari menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 82% suara dalam pemilihan November. Pihak militer berpendapat ada penipuan suara, tetapi komisi pemilihan mendukung hasil tersebut.
Baca Juga: Ngeri! Divisi Militer Myanmar Yang Diterjunkan Untuk Bungkam Aksi Demonstrasi Ini Terkenal Kejam
Schraner Burgener mengatakan solusi damai membutuhkan pembebasan segera Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Dia mengulangi seruan sebelumnya kepada komunitas internasional untuk tidak "memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini," seraya menekankan "tidak ada apa-apa selain kekacauan yang mengikuti."
PBB menerima laporan yang dikonfirmasi banyak dari mereka yang tewas terbunuh oleh peluru tajam, katanya.
"Ada rekaman visual penembak jitu militer dalam posisi menembak ke pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, serta penembakan oleh personel militer dan polisi tanpa pandang bulu ke arah kerumunan di berbagai bagian Myanmar," katanya.
Pada 2 Maret lalu, Schraner Burgener mengatakan kantor hak asasi manusia PBB di Jenewa "mengetahui sekitar 1.000 orang ditahan atau tidak ditemukan setelah ditahan secara sewenang-wenang sejak kudeta 1 Februari."
Penulis : Edwin-Shri-Bimo
Sumber : Kompas TV