> >

Presiden AS Joe Biden Setujui Sanksi Terhadap Militer Myanmar dan Kepentingan Bisnis Mereka

Kompas dunia | 11 Februari 2021, 06:05 WIB
Presiden Joe Biden berbicara bersama Wakil Presiden Kamala Harris tentang tanggapan pemerintahannya terhadap kudeta di Myanmar di Auditorium Pengadilan Selatan di kompleks Gedung Putih, Rabu, 10 Februari 2021, di Washington. (Sumber: AP Photo/Patrick Semansky)

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari Rabu, (10/02/2021) di Washington DC menyatakan sudah menyetujui perintah eksekutif untuk menerapkan sanksi baru kepada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar, demikian dilansir Reuters, Kamis (11/02/2021)

Biden juga mengulangi tuntutannya agar para jenderal itu mengembalikan kekuasaan pemerintahan sipil dan membebaskan seluruh pemimpin sipil.

Dalam pernyataannya, Biden mengatakan perintahnya itu membuat jajarnanya bisa “menerapkan sanksi segera kepada pemimpin militer yang menyutradarai kudeta, kepentingan bisnis mereka, dan juga keluarga dekat mereka,”

Biden mengatakan pemerintahnya akan mengidentifikasi sasaran pertama mereka minggu ini dan akan mengambil langkah untuk mencegah para jenderal di Myanmar menarik 1 miliar dollar AS dana pemerintah Myanmar yang saat ini ada di Amerika Serikat.

Baca Juga: Pengunjuk Rasa Beragam Lapisan Sosial Myanmar Turun ke Jalan Besar-Besaran Abaikan Larangan Militer

“Kami akan memberlakukan kendali ekspor yang kuat. Kami juga membekukan asset AS yang menguntungkan pemerintahan Myanmar, sementara tetap menjaga dukungan kami bagi sektor yang dirasakan langsung oleh rakyat Myanmar seperti layanan kesehatan, masyarakat sipil, dan sektor lain,” kata Biden di Gedung Putih hari Rabu.

“Kami siap menerapkan sanksi tambahan, dan kami akan terus bekerja bersama mitra internasional kami untuk mendesak negara-negara lain bergabung bersama kami dalam ikhtiar ini,” tuturnya.

Kudeta 1 Februari yang menjungkalkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi itu terjadi hanya kurang dari dua minggu setelah Biden resmi menjadi presiden.

Kudeta di Myanmar ini menjadi krisis internasional Biden pertama,  dan menjadi ujian pertama upayanya untuk kembali menjadikan HAM sebagai titik pusat kebijakan luar negeri serta untuk kembali bekerja sama dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat.

Baca Juga: Karena Kudeta, Selandia Baru Tangguhkan Kontak Politik dan Bantuan Militer Pada Myanmar

Penulis : Edwin-Shri-Bimo

Sumber : Kompas TV


TERBARU