Inggris Hapus Pajak Pembalut Wanita
Kompas dunia | 3 Januari 2021, 06:00 WIBLONDON, KOMPAS TV - Inggris pada Jumat (01/01/2021) menjadi negara terbaru yang menghapus apa yang disebut "pajak tampon", yang menghapus pajak penjualan atas produk sanitasi wanita. Langkah itu dipuji secara luas oleh para pendukung hak-hak perempuan serta pendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa, demikian dilansir Associated Press Minggu (03/01/2021)
Menteri Keuangan Rishi Sunak berkomitmen untuk mengakhiri pajak yang sangat tidak populer pada tampon dan pembalut dalam anggarannya pada Maret, tetapi perubahan itu hanya bisa berlaku Jumat setelah Inggris akhirnya meninggalkan orbit ekonomi Uni Eropa.
Berdasarkan undang-undang Uni Eropa, pembalut dianggap barang mewah sehingga pembeli harus membayar pajak pertambahan nilai PPN dan negara anggota tidak dapat menurunkan tarif PPN pada produk menstruasi di bawah 5% karena dianggap sebagai barang mewah dan tidak penting.
Baca Juga: Brexit Resmi Dilakukan, PM Inggris Boris Johnson Ungkapkan Perasaannya
Irlandia adalah satu-satunya negara UE yang tidak mengenakan pungutan pada produk sanitasi karena tarif pajak nolnya diberlakukan sebelum UE menetapkan batas dasarnya.
“Produk saniter itu penting, jadi sudah sewajarnya kami tidak mengenakan PPN,” kata Sunak. “Kami telah meluncurkan produk saniter gratis di sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit dan komitmen ini membawa kami selangkah lebih dekat untuk membuatnya tersedia dan terjangkau bagi semua wanita.”
Inggris secara resmi meninggalkan pasar tunggal besar blok itu untuk orang, barang, dan jasa pada pukul 11 malam. Waktu London pada hari Kamis, memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk menetapkan hukumnya sendiri.
Baca Juga: Inggris Resmi Cerai dari Uni Eropa
Kesepakatan perdagangan Inggris-UE yang baru akan membawa pembatasan dan birokrasi baru, tetapi bagi pendukung Brexit Inggris, itu berarti merebut kembali kemerdekaan nasional dari UE dan aturannya.
Mereka menunjuk pada penghapusan pajak tampon sebagai perubahan positif awal dari Brexit.
Penulis : Edwin-Shri-Bimo
Sumber : Kompas TV