Transisi Presiden AS Dapat Lampu Hijau, Tim Biden Dapat Akses ke Pemerintahan Federal AS

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Kini, pemerintah federal Amerika Serikat (AS) akan mulai bekerja sama dengan tim transisi Presiden Terpilih AS Joe Biden, menyusul kepastian dari Kepala Layanan Administrasi Umum (GSA) – badan federal yang menangani proses transisi kepresidenan AS – bahwa Biden adalah pemenang pemilihan presiden (pilpres) AS.

Proses penetapan kepastian kemenangan itu memberikan Biden dan timnya akses ke para pejabat di badan-badan federal. Juga, mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memberikan akses keamanan bagi para anggota tim transisi dan pejabat politik tim Biden. Lampu hijau dari GSA ini juga memberi tim Biden akses ke domain situs web resmi pemerintah AS.

Baca Juga: Proses Transisi Kekuasaan Presiden AS: Keputusan Ada di Tangan Murphy

Selain berbagai hal tersebut, Associated Press merangkum sejumlah hal penting lain sebagai berikut:

Apa Tepatnya Yang Didapat Biden?

Dengan kepastian kemenangan Biden, GSA kini akan mengucurkan USD 6,3 juta yang ditujukan bagi tim transisi Biden dan ruang kantor federal seluas 16.200 meter persegi, termasuk area aman tempat Biden dan timnya dapat menerima pengarahan-pengarahan intelijen yang sensitif.

Baca Juga: Trump Akhirnya Izinkan Transisi Kekuasaan Joe Biden

Apakah Tim Biden Sebenarnya Membutuhkan Dana dan Ruang Kantor?

Setelah mendeklarasikan kemenangannya, Biden jelas-jelas menyatakan bahwa dana yang keluar bersamaan dengan kepastian kemenangannya tidak terlalu menjadi perhatiannya.

Namun, Biden dan timnya menyatakan bahwa penunjukan itu penting supaya ia dapat memulai berkonsultasi dengan para ahli pemerintah federal secara hukum tentang rencana pendistribusian vaksin Covid-19 yang diperkirakan akan segera beredar di pasaran. Para pejabat pemerintahan Trump juga telah menolak memberikan Biden akses ke pengarahan harian kepresidenan yang rahasia terkait masalah intelijen sampai GSA membuat pernyataan kepastian kemenangan resmi.

Ini juga berarti bahwa Dewan Koordinasi Transisi Gedung Putih dapat melanjutkan latihan keamanan dalam negeri dan kesiapsiagaan darurat dengan tim Biden seperti yang diwajibkan dalam undang-undang.

Baca Juga: Trump Tak Izinkan Biden Dapat Akses Pengarahan Intelijen, Senator Republik Siap Ikut Campur

Mengapa Hal Itu Penting?

Memperlambat laju transisi dapat melumpuhkan pemerintahan baru. Pemerintahan Trump, menurut para ahli, tidak pernah sepenuhnya pulih dari lambatnya perekrutan transisi pada 2016 lalu yang salah kelola, setelah Trump mengesampingkan rencana yang dipersiapkan dengan hati-hati sehari setelah kemenangannya.

Kendati begitu, tim trasisi Biden sudah mulai bergerak maju dengan membangun pemerintahan baru. Pada Senin (23/11) waktu setempat, Biden mengumumkan sejumlah nama untuk bergabung dalam pemerintahannya: Antony Blinken sebagai menteri luar negeri, Alejandro Mayorkas sebagai sekretaris keamanan dalam negeri, Linda Thomas-Greenfield sebagai duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Avril Haines sebagai direktur intelijen nasional. Biden juga diharapkan segera mengumumkan secara resmi bahwa dia mencalonkan mantan Kepala Bank Sentral AS Janet Yellen sebagai menteri keuangan.

Baca Juga: Biden Mulai Susun Kabinet, Pelantikan Menteri Akan Menyesuaikan Dengan Situasi Pandemi

Apakah Penundaan Proses Transisi Menimbulkan Dampak Jangka Panjang?

Sebagian besar presiden AS terpilih belakangan ini memiliki sekitar 77 hari antara hari pilpres dan pelantikan mereka. Tim Biden hanya akan memiliki 57 hari.

Tahun 2000, keputusan kepastian resmi GSA tertunda hingga perselisihan penghitungan ulang suara diselesaikan pada 13 Desember. Saat itu, ketua GSA berpegang pada penilaian salah satu rancangan Undang-Undang Transisi Kepresidenan Tahun 1963 yang menyebut bahwa “dalam persaingan ketat, ketua (GSA) tidak akan membuat keputusan.”

Proses transisi yang dipersingkat itu diidentifikasi oleh Laporan Komisi 9/11 telah berkontribusi pada ketidaksiapan AS dalam serangan terorisme 9 September 2001.

Penulis : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV