Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk
Ekonomi dan bisnis | 6 Februari 2024, 06:20 WIBMahfud yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebut, potongan anggaran tersebut diperuntukan penanganan pandemi Covid-19 hingga bansos.
"Dari sekian anggaran lalu dipotong, pada waktu itu untuk Covid dan Bansos BLT (bantuan langsung tunai) dan sebagainya," ujarnya.
Sementara itu, Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak mengetahui mengenai pemotongan anggaran di kementerian tersebut.
"Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah terjadi saya kira proses politik di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parleman yang harus melakukan tindakan overside atau pengawasan terkait dengan itu," sambung Ganjar.
"Klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak, bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Dihampiri Wartawan Usai Rapat Bareng Jokowi, Sri Mulyani: Aku Tahu Pertanyaannya, Nggak Usah Lah
Sedangkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan, bantuan sosial diberikan untuk kepentingan penerima bansos. Bukan kepentingan pemberi.
Ia menyinggung penyaluran bansos yang disalurkan untuk tiga bulan sekaligus.
“Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” kata Anies mengutip pemberitaan Kompas.tv.
“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sesuai kebutuhan,” sambungnya.
Menurut Anies, itu merupakan konsep dari bansos tanpa pamrih.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal data penerima bansos yang harus tepat sasaran.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan informasi pendataan yang akurat.
Mekanisme pemberian bansos juga harus melalui birokrasi agar memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Baca Juga: Sandiaga Uno Harap Pemda Beri Insentif Fiskal untuk Pengusaha Hiburan Maksimal Pertengahan Februari
“Mekanisme pemberiannya melalui birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Bansos itu, harus bisa dipastikan, miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya,” tegasnya.
Jika ia terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, maka ia akan mengadakan program bansos plus.
Anies akan meningkatkan jumlah nominal bansos dan melakukan pendataan agar masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos bisa memperoleh haknya.
Bansos plus ini, lanjut Anies, juga akan memberikan masyarakat pelatihan dan pendampingan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
“Bansos ini atas nama negara, ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos, kardusnya diberikan label ‘Dibiayai APBD DKI Jakarta’, bukan uang gubernur,” tandasnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber : Antara