Sri Mulyani Hingga Gubernur BI Lapor Jokowi Soal Kondisi Global yang Tekan Rupiah Nyaris Rp16.000

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi perekonomian terkini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2023). Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua, dan para anggota KSSK yaitu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

Sri Mulyani mengatakan KSSK melaporkan kepada Jokowi terkait perkembangan situasi terkini perekonomian global yang harus diantisipasi dalam bulan maupun tahun mendatang.

Baca Juga: Bank Indonesia Mati-matian Selamatkan Rupiah yang Merosot

“Saya bersama Gubernur Bank Indonesia Pak Perry Warjiyo, Pak Ketua DK OJK Pak Mahendra, dan Ketua DK LPS Pak Yudhi Purbaya barusan menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan laporan dari kami berdua (Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia) menghadiri Annual Meeting IMF World Bank dan G20 Menteri Keuangan Bank Sentral yang dilakukan di Marrakesh untuk memberikan update kepada Bapak Presiden situasi terkini dan situasi yang sedang terus berkembang,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai bertemu Jokowi. 

Ia menerangkan, KSSK akan terus menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Apalagi saat ini dinamika perekonomian global memberikan imbas yang harus diantisipasi. Salah satunya nilai tukar Rupiah yang semakin mendekati Rp16.000. 

Baca Juga: RI Ternyata Impor Barang dari Israel Ratusan Miliar Rupiah per Tahun

“Oleh karena itu, fiskal dan moneter akan terus berkoordinasi secara sinkron, harmonis. Tentu kita harus saling melakukan penyesuaian. Kita menggunakan dari mulai instrumen yang ada di market, maupun dari sisi komunikasi kebijakan yang akan kita terus lakukan bersama-sama antara BI dan Kementerian Keuangan,” tuturnya. 

Selanjutnya pada sektor keuangan, Sri Mulyani menyebut akan terus memantau stabilitas mulai dari keuangan, perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan bukan bank.

Hal ini juga termasuk pada pergerakan arus modal asing baik yang masuk maupun keluar.

Baca Juga: Tegas! Kementerian Investasi Sudah Cabut Izin Usaha Hotel Sultan di Senayan

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :