Impor Beras Berlanjut, Pemerintah Berencana Datangkan 1,5 Juta Ton dari Vietnam dan Thailand

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah berencana menambah impor beras sebanyak 1,5 juta ton.

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor dilakukan sebagai upaya memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pasalnya, kekeringan akibat El Nino diprediksi akan terus berlanjut hingga Desember 2023.

Arief yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyebut, impor 1,5 juta ton beras akan berasal dari Vietnam dan Thailand.

"Kemudian penambahan 1,5 juta ton, berapapun yang bisa masuk untuk memback up lebih baik," kata Arief di Kementerian Pertanian, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (9/10/2023).

"Tapi saya pinginnya ke depan panennya itu Sukamandi, Pinrang, Sidrap, Lampung, kita pinginnya nanti lokal. Jangan kita bangga impor-impor terus. Ini hanya emergency untuk men-top-up stock levelnya Bulog," tambahnya.

Baca Juga: Pembatasan Pembelian Beras SPHP Tak Hanya di Ritel Moderen, tapi Juga di Pasar Tradisional

Arief menyebut izin impor tambahan itu sudah diterbitkan oleh kementerian Perdagangan. Namun ia belum mengungkapkan, kapan pastinya impor dilakukan.

"Sudah, sudah selesai semua. Kemenko sudah, sini sudah, Menteri Perdagangan juga sudah. Jadi, ini buktinya bahwa koordinasi antara kementerian lembaga sudah sangat cepat sekarang," ujarnya.

Impor 1,5 juta ton itu di luar dari impor beras 2 juta ton, yang sudah dilakukan sepanjang tahun ini hingga November 2023 nanti.

Arief menerangkan, berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras per 6 Oktober 2023 di gudang Bulog sebesar 1,7 juta ton.

Terdiri dari 1,63 juta ton CBP dan 74.000 ton stok beras komersial 5 persen stok CBP tersebut berasal dari impor. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah terus berupaya menekan harga beras agar menjadi normal kembali.

Jokowi mengungkap kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, akibat krisis pangan global.

Baca Juga: Warga Bukittinggi Sakit Setelah Makan Beras Sintetis, Ini Cara Bedakan Beras Asli dan Beras Plastik

“Misalnya di Singapura rata-rata harganya Rp21.600, di Brunei harganya sudah mencapai rata-rata Rp37.000, di tetangga dekat kita di Timor Leste harganya Rp20.000 ribu. (Harga beras) kita masih Rp10.800-Rp13.000, tetapi memang harganya naik. Di globalnya memang seperti itu,” kata Jokowi saat berbicara di acara relawan di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (7/10).

Selain krisis pangan global, kenaikan harga pangan juga dipicu kebijakan 22 negara produsen beras, termasuk India, yang menghentikan ekspornya.

Kondisi global ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim yaitu cuaca panas dan kemarau panjang, yang menyebabkan produksi beras menurun.

Padahal, Indonesia masih perlu mengimpor 1,5 juta ton hingga 2 juta ton beras dari luar negeri karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi sementara jumlah penduduk terus bertambah.

“Penduduk kita saat ini sudah 278 juta jiwa dari sebelumnya 270 juta jiwa, sehingga produksi berasnya juga harus bertambah. Ini lah masalah yang harus saya sampaikan apa adanya karena masalah di sebuah negara akan berimbas ke negara lain,” terang Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp347,5 M untuk Bagi-Bagi Rice Cooker ke Setengah Juta Keluarga, Ini Kriterianya

Untuk merespons tingginya harga beras, dia memaparkan, pemerintah selama enam bulan terakhir telah memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kebijakan itu akan diteruskan hingga November mendatang untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Sepanjang APBN kita ada masih ada ruang pasti akan kita putuskan (untuk membantu),” janji Jokowi.

Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas.com, Antara