Pemerintah Indonesia Dapat Utang Baru Rp7,6 T dari Bank Pembangunan Asia

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai 500 juta dollar AS atau sekitar Rp7,6 triliun (asumsi kurs Rp15.397), untuk pemerintah Indonesia.  Persetujuan utang itu diberikan pada 22 September 2023.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan, pinjaman itu untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha.

“Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) ini melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021," Kata Jiro dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.tv, Senin (25/9/2023).

Baca Juga: Duet Maut Judi Online-Pinjol, Lingkaran Setan yang Bikin Kriminalitas Meningkat

ADB menyatakan, investasi di Indonesia terus meningkat karena pemerintah mempercepat persetujuan izin usaha melalui pembaruan pada online single-submission, serta pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian.

Utang dari ADB itu juga akan digunakan untuk mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon. Yakni untuk  mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau.

“Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan,” ucap Jiro.

Baca Juga: Bos AdaKami Sebut DC Tak Datangi Rumah Nasabah Saat Tagih Utang, Begini Prosedurnya

ADB menilai pemerintah Indonesia juga sudah mengurangi hambatan perdagangan. Yaitu dengan melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020–2024), untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik.

Termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik bersama enam bank dengan menerapkan sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan. National single window ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat. 

Pemerintah Indonesia juga dinilai sudah berupaya memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi. Terutama usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah.

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :