> >

Misbakhun Berharap RAPBN Terakhir Jokowi Ada Terobosan Baru dan Inovatif Jawab Tantangan Ekonomi

Ekonomi dan bisnis | 16 Agustus 2023, 14:03 WIB
Foto ilustrasi. Presiden Joko Widodo bersama Iriana Jokowi, Megawati Soekarnoputri, dan Maruf Amin dalam acara Pengukuhan Paskibraka, Selasa (15/8/2023). Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato RAPBN 2023 dalam sidang bersama DPR dan DPD RI Rabu (16/8) siang. (Sumber: BPMI Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi IX DPR RI Misbakhun berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 benar-benar memiliki desain baru yang inovatif. Ia menilai, desain APBN selama kurun waktu 20 tahun terakhir selalu menyampaikan jawaban klasik atas tantangan dan dinamika yang terjadi selama ini.

Adapun RAPBN 2024 akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama DPR dan DPD RI pada Rabu (16/8/2023) siang.

“Apakah kita menemukan terobosan baru? Apakah kita menemukan inovasi baru? Apakah kita menemukan desain besar yang baru?” kata Misbakhun seperti dikutip dari laman dpr.go.id.

Menurut Politisi dari Fraksi Golkar itu, APBN yang disusun selama ini hanya berkutat pada konsolidasi fiskal, kesinambungan fiskal, antisipasi ketidakpastian global, APBN sebagai sebagai shock absorber, antisipatif konsolidatif dan sebagainya.

Baca Juga: Terakhir Naik Gaji 2019, Segini Gaji Pokok dan Tunjangan PNS Saat Ini

Ia menyebut semua itu hanya kalimat-kalimat klise yang tidak menjawab tantangan zaman.

“Permasalahannya berubah, tantangannya berubah, (tapi) orangnya sama, metodologi yang digunakan sama, ini yang terjadi, kalau kita bicara soal desain APBN,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap RAPBN 2024 yang menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya, diharapkan dapat benar-benar menyuguhkan desain baru yang inovatif, kreatif dan benar-benar memiliki perubahan besar.

Untuk memenuhi harapan masyarakat atas RAPBN 2024 tersebut, Misbakhun juga menegaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah.

“Pertama pemerintah harus mulai membicarakan, seberapa kuat penerimaan pajak kita. Tax ratio kita dan ada satu yang sangat saya tekankan, yaitu soal cukai minuman pemanis dan cukai kemasan plastik, yang menurut kesepakatan dengan DPR harusnya sudah diberlakukan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini belum, karena ini berdampak pada kesehatan,” tuturnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber :


TERBARU