> >

Utang Luar Negeri Indonesia Turun jadi Rp5.989 Triliun Per Akhir Mei 2023

Ekonomi dan bisnis | 18 Juli 2023, 10:43 WIB
Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Yakni sebesar 398,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.989 triliun (kurs Rp14.987). Jumlah itu turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar 403,0 miliar dolar AS. (Sumber: Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Yakni sebesar 398,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.989 triliun (kurs Rp14.987). Jumlah itu turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar 403,0 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, dengan perkembangan tersebut ULN Indonesia secara tahunan juga mengalami kontraksi atau turun 1,7 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.

Ia menjelaskan, ULN Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. Untuk ULN pemerintah Mei 2023, tercatat menurun dibandingkan dengan bulan April lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 192,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,1 miliar dolar AS. Tapi jika dibanding Mei 2022, tumbuh 2,3 persen (yoy).

“Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Senin (17/7/2023).

Baca Juga: Kasus PPSU Dipaksa Ngutang ke Pinjol, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Periksa Camat dan Lurah

Ia menyampaikan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” ujar Erwin.

Ia memaparkan, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS.

Baca Juga: AHY Soroti Ekonomi Indonesia: Tumbuh Rendah, yang Meroket Justru Utang

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :


TERBARU