Aturan Baru Sri Mulyani, Endorsement Artis dan Influencer Sekarang Dikenakan Pajak Natura

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan aturan tentang pajak kenikmatan atau pajak natura pada 1 Juli 2023 lalu. Salah satu objek kenikmatan yang dikenakan pajak natura adalah barang endorsement yang diterima oleh artis hingga influencer media sosial.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, PMK Nomor 66 Tahun 2023 mengatur penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh).

Dalam konteks endorsement, barang yang diterima oleh artis atau influencer terhitung sebagai penghasilan.

“Artis dikasih barang endorse itu murni penghasilan dalam bentuk hubungan kerja, jadi tidak kami kecualikan,” kata Hestu Yoga dalam konferensi pers di kantor DJP di Jakarta, Kamis (6/7/2023). 

Dalam PMK itu, memang tidak mengatur batasan nominal pengenaan pajak natura dari hasil endorsement. Tapi ada ketentuan barang-barang yang menjadi bagian dari proses pekerjaan dan tidak menjadi hak milik artis atau influencer tidak dikenakan pajak natura.

Baca Juga: Indikator: Masih Ada Publik yang Enggan Bayar Pajak karena Rafael Alun, Minta Koruptor Dihukum Berat

“Kalau pakai lipstik di tempat syuting dan tidak dibawa pulang, itu tidak dihitung PPh,” ucapnya. 

Pihak DJP pun memberikan contoh penerapan pajak natura untuk jasa endorsement dalam PMK 66/2023.

Contoh pertama, Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di media sosial. 

Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dart PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10 juta. 

Dalam hal tersebut, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10 juta. 

Contoh selanjutnya, PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JY. Atas jasanya ini, pada Agustus 2023 PT JB menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama dart PT JY. 

Baca Juga: Ada DKI Jakarta, Ini 9 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak 2023: Gratis Denda dan Diskon Tunggakan Pajak

Harga pokok penjualan seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama tersebut diketahui sebesar Rp50 juta. 

Nah, berarti PT JB menerima penghasilan dalam bentuk natura pada Agustus 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp50 juta. 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan pihaknya belum bisa memastikan potensi penerimaan negara dari pajak natura.

“Saya belum mengkalkulasi secara keseluruhan, karena kami menunggu SPT yang akan disampaikan pada 2024 untuk tahun kerja 2023,” ujar Suryo.

Menurut Suryo, pajak natura atau kenikmatan bisa mendorong perusahaan pemberi kerja meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yaitu dengan cara natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan dapat dibiayakan oleh korporasi.

Dari situlah akan terlihat tarif pajak korporasi atau PPh Badan sebesar 22 persen nantinya akan dikalkulasi oleh DJP untuk menghitung besaran potensi penerimaan pajak yang akan diperoleh negara.

Baca Juga: Diskon Jalan Tol Cibitung-Cilincing Diperpanjang Sampai Juli 2023, Segini Tarifnya

Selain itu, tidak semua natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan dikenakan pajak. 

“Ada jenis-jenis natura yang berbeda batasannya, ini yang menjadi bahan waktu kita berhitung. Jadi, plus-minus pajak natura nanti kita lihat di penghujung tahun 2023,” ujarnya. 

Dalam PMK soal pajak natura ini, memang tidak disebutkan detil kenikmatan atau fasilitas kantor apa saja yang dikenakan pajak. Yang disebutkan adalah fasilitas kantor yang dikecualikan dari pajak natura.

Pengecualian itu telah mempertimbangkan Indeks Harga Beli/Purchasing Power Parity (OECD), Survei Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemenkeu), Sport Development Index (Kemenpora), dan benchmark beberapa negara.

Misalnya, makanan/minuman di tempat kerja terbebas dari PPh, sementara kupon makan bagi karyawan dinas dibatasi sebesar Rp2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja.

Baca Juga: Mengenal Project S TikTok Shop yang Disebut Teten Masduki Mengancam UMKM Indonesia

Kemudian, bingkisan hari raya keagamaan terbebas dari pajak, sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan dibatasi maksimal Rp3 juta per tahun.

Fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layan, dan otomotif dibatasi maksimal Rp1,5 juta per tahun. Fasilitas tempat tinggal komunal (asrama dan sebagainya) tanpa batasan nilai, sedangkan nonkomunal (sewa apartemen/rumah) maksimal Rp2 juta per bulan.

Lalu, fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai/penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari Rp100 juta per bulan.

Sementara fasilitas terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja dibebaskan dari pajak. Hal yang sama juga berlaku untuk sarana prasarana, dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu.

Peralatan dan fasilitas kerja serta fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan  juga terbebas pajak.

Fasilitas lain yang terbebas pajak adalah iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai serta fasilitas peribadatan.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :