Birokrasi Lincah ala Jokowi: ASN Bisa Pindah Lintas Rumpun hingga Layanan Naik Pangkat Cukup 2 Tahap

“Jadi kalau RB-nya (reformasi birokrasi) bagus kira-kira kalau kemiskinannya turun investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu sekarang kita fokus di hilir, sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya," ujarnya. 

Baca Juga: Rincian 1 Juta Formasi CPNS 2023 yang Dibuka Tahun Ini, Talenta Digital Dapat Prioritas

"Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi, jadi langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,” ujarnya.

 

Dalam rapat tersebut, Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menjelaskan, arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI).

“Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,” ucapnya. 

Baca Juga: Kejar Target Operasi Agustus, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Pada Kecepatan 220 Km/Jam

Arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, karena saat ini pun telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Untuk itu, SPBE ini akan menyelaraskan berbagai aplikasi selaras dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) terkait hal tersebut.

“Sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani Perpres di mana di sini Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, di situ juga ada Menteri PPN sebagai CDO, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFO, Kepala BSSN sebagai CISO-nya, kemudian Menteri Kominfo sebagai CTO, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO, dan Kepala BRIN sebagai CRIO-nya,” katanya.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :