Luhut Kembali Minta LSM Diaudit, Koordinator KontraS Sebut Pemerintah Juga Dapat Dana Dari Asing

Bukan kali ini saja Luhut meminta LSM di Indonesia untuk diaudit. Pada 2021 lalu, ia juga pernah melontarkan pernyataan yang sama. Saat itu, Luhut menilai LSM banyak menyebarkan berita berita tak benar.

Baca Juga: Ditanya soal Gangguan Kesehatan dalam Perkara Haris-Fatia, Luhut: Saya Lari Sama Kau Masih Boleh

Pemerintah siap mengadu bukti dan data dengan LSM, bahkan semua informasi saat ini dapat dengan mudah diakses oleh siapapun. Audit ini akan dilakukan setelah Greenpeace dinilai menyebarkan berita bohong soal deforestasi di Indonesia. 

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, Luhut tidak bisa sewenang-wenang melakukan audit terhadap LSM. 

"Tentu juga tidak semudah itu audit, kalau dalam pengertian kami itu yang kami tahu mengaudit sebuah lembaga itu harusnya ada perintah pengadilan, bukan hanya dari eksekutif atau kekuasaan eksekutif," kata Leonard pada Senin (15/11/2021).

Leonard mengatakan, terkait audit lembaga, pihaknya sudah melakukan audit secara berkala dengan melibatkan kantor akuntan publik yang independen. 

Hasil audit, disampaikan secara terbuka kepada publik setiap tahun.

"Soal audit, saya kira pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) sedikit emosional mungkin ya, karena sebenarnya kalau Greenpeace keuangan kami diaudit secara berkala dengan kantor akuntan publik yang independen dan kami melaporkannya secara terbuka kepada publik dan itu setiap tahun sejak Greenpeace Indonesia berdiri," jelasnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Fatia Maulidiyanti Tegaskan Tidak Ada Hubungan Kata Penjahat dengan Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, data-data yang digunakan Greenpeace bersumber dari data resmi pemerintah.

Ia mengatakan, perbedaan hanya terjadi ketika pihaknya melakukan analisis terhadap data-data resmi pemerintah tersebut.

"Perbedaannya adalah bagaimana cara kita menganalisis, misalnya pemerintah hanya menyatakan dalam 20 tahun terakhir angka deforestasi turun, tapi kami melihat setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki kewenangan luas dalam mengelola hutan," ujar Kiki.

Tanggapan soal audit LSM juga pernah disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Boyamin mengaku, pihaknya siap menjalani audit dari pemerintah. Ia menyebut, MAKI akan memanfaatkan audit itu untuk mendorong transparansi pemerintah.

“Ayo buka-bukaan data. Karena saya yakin kalau pemerintah itu buka-bukaan data, pasti belepotan,” kata Boyamin seperti diberitakan KompasTV sebelumnya. 

Baca Juga: DPR Rapat Dengan Bos-Bos Smelter Nikel, Protes Karena Pakai Bahasa Asing Hingga Dugaan Penyelundupan

Menurut Boyamin, LSM-LSM di Indonesia sudah terbiasa menjalani audit. Sebab itu, ia mengaku bersedia menjalani audit.

“Teman-teman sudah biasa diaudit untuk melakukan transparansi berbasis kinerja. Almarhum Munir mengajari saya soal itu dulu. Dan, itu sudah diabsorpsi oleh Bappenas,” tutur Boyamin.

Boyamin bahkan menyebut akan menggugat balik Luhut bila pemerintah tidak jadi melakukan audit pada MAKI.

“Nanti saya akan kirim surat resmi ke Luhut pertama kali minta diaudit. Jika tidak diaudit, saya bisa menggugat Luhut ke PTUN karena tidak memerintahkan membuat surat keputusan mengaudit MAKI,” ucap Boyamin.

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV, Kompas.com