DPR Rapat Dengan Bos-Bos Smelter Nikel, Protes Karena Pakai Bahasa Asing Hingga Dugaan Penyelundupan
Ekonomi dan bisnis | 9 Juni 2023, 10:19 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi VII DPR RI merasa kesal dengan sejumlah bos perusahaan nikel yang beroperasi di Indonesia, tapi tak bisa berbahasa Indonesia saat rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan, Kamis.(8/6/2023).
Komisi VII mengundang sekitar 20 direktur utama perusahaan smelter dalam RDP dengan topik bahasan tata kelola niaga nikel dari beberapa perusahaan penghiliran yang telah beroperasi saat ini.
Awalnya saat rapat dimulai, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat, meminta masing-masing bos smelter untuk memperkenalkan diri dan perusahaannya.
Tapi ternyata, pimpinan perusahaan yang mayoritas berasal dari China itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka akhirnya berbicara memperkenalkan diri dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin.
Eddy pun mengkritik tindakan tersebut. Lantaran RDP adalah rapat resmi yang aturannya harus menggunakan Bahasa Indonesia.
Baca Juga: Tanggapi Gugatan Uni Eropa Terkait Nikel, Presiden Jokowi Minta Pemimpin Berikutnya Tak Takut!
"Ini adalah sidang parlemen resmi dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah aturan," kata Eddy dikutip dari YouTube Komisi VII DPR, Kamis (8/6/2023).
"Jadi Anda harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami akan menunggu presentasi Anda jadi harap orang (penerjemah) Anda hadir di ruangan ini," tambahnya.
Setelah protes itu, para direktur perusahaan smelter nikel akhirnya memaparkan penjelasan mereka ditemani penerjemah atau manajer komunikasi perusahaannya.
Namun, Komisi VII DPR RI juga mengeluhkan masih banyak bos smelter nikel yang tidak hadir dalam rapat itu.
Yaitu Dirut PT Virtue Dragon Nickel Industry, dengan alasan telah diwakili oleh PT Gunbuster Nickel Industry yang merupakan perusahaan satu grup.
Baca Juga: China Capai Kesepakatan Rahasia Jadikan Kuba Markas Mata-Mata, Respons AS Mengejutkan
Lalu Dirut PT Weda Bay Nickel, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, dan PT Dexin Steel Indonesia.
"Itu akan menjadi catatan (dirut yang tidak hadir dalam rapat), kita akan panggil tersendiri," ujar Eddy.
Sementara bos perusahaan smelter nikel yang datang adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Gunbuster Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, Halmahera Persada Lygend.
Kemudian dari PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.
Anggota Komisi VII DPR yang lain, Ramson Siagian meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas. Ditambah lagi, beberapa perusahaan itu tidak menjelaskan kemajuan proyek mereka.
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber :