Komnas Haji dan Umrah Minta Pimpinan BPKH Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Ia menuturkan, pimpinan BPKH telah mendapatkan gaji dan fasilitas yang begitu fantastis sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya Bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). 

Baca Juga: Tercatat di LHKPN Punya Kekayaan Rp26 M, Gibran Ngaku Masih Utang KPR 15 Tahun Belum Lunas

"Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaporkan LHKPN karena telah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang begitu wah yang bersumber bukan dari APBN melainkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji yang bersumber dari setoran jutaan calon jemaah haji," imbuhnya. 

Menurut Perpres tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPKH setiap bulan mendapatkan gaji pokok Rp92 juta, tunjangan perumahan Rp25 juta, transportasi Rp18 juta, sehingga total Rp135 juta.

 Selain itu juga memperoleh tujangan hari raya (THR) Rp92 juta dan biaya cuti tahunan Rp92 Juta. Bagi para anggota setiap bulan mendapatkan gaji pokok Rp83 juta, tunjangan perumahan Rp25 juta, transportasi Rp16 juta sehingga total mendapatkan Rp124 juta. Hak lainnya, dapat THR Rp83 juta dan cuti tahunan Rp83 Juta.

 

Adapun untuk Ketua Dewan Pengawas, gaji pokoknya Rp73 juta, tunjangan perumahan Rp15 juta, tunjangan transportasi Rp14 juta, total Rp102 juta. 

Selain itu mereka juga memperoleh jatah THR Rp73 juta, uang cuti Rp73 juta. Sedangkan untuk para anggota gaji pokoknya Rp66 juta, tunjangan perumahan Rp15 juta, tunjangan transportasi Rp13 juta, total Rp94 juta. Hak THR Rp66 juta serta cuti Rp66 juta.

Setiap pimpinan BPKH mendapatkan uang representasi puluhan juta/ per orang, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja berupa premi sebesar 25 persen kali gaji setahun, fasilitas kesehatan berupa premi sebesar 3 persen kali gaji setahun, tunjangan asuransi purna jabatan berupa premi sebesar 25 persen kali gaji setahun, biaya bantuan hukum dan perjalanan dinas.

Baca Juga: KPK: Orang yang Lapor Harta Kekayaan di LHKPN adalah Harta Bersih | BTALK

"Selain pimpinan, seluruh staf dan pegawai BPKH juga wajib melaporkan LHKPN.  Nantinya LHKPN Pimpinan BPKH dan staf yang telah diverifikasi dan divalidasi KPK juga harus diumumkan secara terbuka melalui website/portal resmi BPKH  sebagaimana yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, Ombudsman dan lembaga negara lainnya agar setiap saat masyarakat bisa memantau," jelas Mustolih.

Posisi Kepala BPKH kini dijabat oleh Fadlul Imansyah. Kepemimpinan BPKH saat ini merupakan periode kedua yang akan menjalankan tugas selama lima tahun sampai 2027 mendatang. Adapun periode pertama 2017 sampai dengan 2022. 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :