Soal PPh Natura, Pengamat Saran Pemerintah Sebutkan Detail Fasilitas Kantor yang Dipajaki
Kebijakan | 11 Januari 2023, 19:02 WIBDalam konteks pemberi kerja dan pegawai, natura/kenikmatan umumnya diberikan sebagai alat untuk mendorong produktivitas dan skema mempertahankan (retain) pegawai.
Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam. Mulai dari laptop, pulsa, biaya kesehatan, kendaraan operasional, outing (team building), dukungan dana pendidikan, keanggotaan gym, hingga pinjaman lunak.
Baca Juga: Intip Sejarah Pasar Kue Subuh Senen yang akan Tutup Setelah 34 Tahun Beroperasi
"Persoalannya adalah UU HPP dan PP 55/2022 hanya mengecualikan jenis natura/kenikmatan tertentu yang dikenakan PPh," ujar Bawono.
"Dengan kata lain, mengatur cakupan dengan skema negative list. Pertanyaannya, apakah dengan demikian seluruh natura/kenikmatan akan dikenakan PPh?" tambahnya.
Jika ya, lanjut Bawono, tantangan pengaturan PPh atas natura akan besar. Dari sisi ketentuan teknis, berarti dibutuhkan pendalaman mulai dari nilai threshold, skema valuasi atas tiap item natura, hingga menelaah sejauh mana prinsip simetris (taxable-deductible) bisa diterapkan.
Tidak hanya itu, cakupan yang terlalu luas dapat memengaruhi skema benefit yang diterima pegawai dari pemberi kerja di masa mendatang. Sehingga dapat berdampak bagi hubungan pekerjaan.
Mencermati tantangan tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak negara pun umumnya tidak mengenakan pajak atas natura/kenikmatan melalui skema negative list.
Baca Juga: Pahami Tahapan Klaim Asuransi Agar Tak Gagal Saat Mengajukannya
"Dari catatan DDTC Fiscal Research & Advisory, 34 dari 46 negara (74%) di dunia justru mencantumkan secara jelas, detail, dan eksplisit jenis natura/kenikmatan yang dikenakan pajak (skema positive list)," ungkapnya.
Oleh karena itu, ada baiknya ketentuan teknis mengenai natura/kenikmatan yang diterima oleh pegawai sebaiknya menganut positive list.
Di sisi lain, untuk skema PPh atas natura/kenikmatan yang diterima oleh bukan pegawai, skema negative list masih bisa diterapkan.
Pasalnya, natura/kenikmatan semisal yang diterima influencer dari pemberi imbalan umumnya sebagai bentuk penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) dalam rangka hubungan komersial belaka.
Bentuknya pun bisa bermacam-macam mulai dari produk, hadiah perjalanan, hingga akses yang tidak terbatas atas fasilitas tertentu.
"Singkatnya, ruang lingkup PPh atas natura/kenikmatan bagi bukan pegawai bisa lebih luas daripada ruang lingkup untuk pegawai," pungkasnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : KompasTV