Suram, Ekonom Sebut PHK Massal di Perusahaan Teknologi Masih Akan Berlanjut
Ekonomi dan bisnis | 21 November 2022, 11:37 WIBNailul menilai, PHK massal masih akan terjadi. Khususnya di sektor-sektor usaha yang masih menggantungkan aliran dana asing.
Seperti diketahui, tech company banyak yang mengandalkan suntikan modal dari investor asing untuk menjalankan bisnisnya. Strategi bakar uang masih dilakukan untuk memperluas basis konsumen, sehingga pendapatan dari konsumen belum bisa diandalkan.
Sedangkan sektor alas kaki dan garmen, selama ini banyak mengeskpor produknya ke Eropa dan Amerika Serikat. Namun perekonomian dia wilayah itu saat ini sedang lesu, hingga membuat pesanan juga anjlok.
"Sepanjang suku bunga acuan masih tinggi, perang masih berlanjut, dan struktur pembiayaan tech company di Indonesia banyak yang dari Asia dan AS, ya masih akan ada PHK. Karena bisnis-bisnis tersebut sangat terpengaruh oleh kebijakan bank sentral AS," kata Nailul.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Pekerja Kena PHK Akibat Resesi 2023 Akan Dapat BLT
Ia menyebutkan, investasi yang masuk ke tech company di RI pada tahun 2021 mencapai Rp144 triliun. Jumlah itu turun tajam di tahun ini. Hingga Juni 2022, investasi yang masuk ke tech company dalam negeri baru Rp36 triliun.
"Investor lagi kekurangan likuiditas. Sehingga mereka benar-benar memilih mau taruh duit di perusahaan mana. Sedangkan gaji karyawan tech company itu gede-gede, itu investor melihatnya sebagai beban," ucap Nailul.
"Sehingga saat harus lakukan efisiensi, PHK karyawan jadi dilakukan," katanya.
Untuk model bisnis tech company yang lama, seperti Gojek dan Tokopedia di awal-awal kemunculannya, mereka masih bisa merugi hingga 10 tahun. Karena saat itu investor melihatnya sebagai bisnis masa depan.
Tapi sekarang, startup diminta punya model bisnis yang maksimal merugi hanya 5 tahun. Memasuki tahun ke-6, mereka sudah harus bisa menghasilkan keuntungan.
Baca Juga: Amazon PHK 10.000 Karyawan, Divisi Perangkat Suara Alexa Juga Kena
"Jadi strategi bakar duitnya enggak boleh lama-lama, diganti jadi strategi yang lebih sustain buat perusahaan," kata Nailul.
Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Pertama, adalah memastikan semua pekerja yang di-PHK mendapat haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, perusahaan venture capital milik BUMN harus menggenjot pendanaan ke startup lokal.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber :