Jenderal Dudung Ingin Lokasi Mabes TNI AD Strategis di IKN, Agar Pengamanan Maksimal
Ekonomi dan bisnis | 24 Agustus 2022, 16:11 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dibangun di lokasi yang strategis.
Hal itu diperlukan agar TNI AD bisa mengamankan IKN di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur dengan lebih maksimal.
Dudung sendiri meninjau lokasi yang rencananya akan menjadi tempat berdirinya Mabesad, pada Selasa (23/8/2022).
Baca Juga: KSAD Jenderal Dudung ke Titik Nol IKN, Dianugerahi Gelar Adat!
“Kita akan segara menindaklanjuti pembangunan Subden Mabesad dan dari hasil peninjauan nanti akan kita evaluasi untuk disarankan kepada pemerintah, sehingga penempatannya strategis dan dapat mengamankan Ibu Kota Negara dengan maksimal," kata Dudung dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (24/8/2022).
Usai meninjau calon lokasi Mabesad, Dudung juga meninjau lokasi pembangunan Bendungan Waduk Sepaku sebagai pendukung cadangan air di wilayah.
Markas besar TNI-Polri memang termasuk bangunan vital dalam kawasan inti IKN, yang ditargetkan mulai dibangun tahun ini.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono.
Baca Juga: Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN Masuk Proses Lelang, Nilainya Rp3 T
Kawasan inti IKN juga mencakup Kompleks Istana Negara dan Kantor Kementerian/Lembaga.
”Termasuk sejumlah bangunan kantor kementerian serta fasilitas TNI dan Polri rencananya bakal dibangun pada tahun ini,” ujar Bambang usai memimpin upacara HUT RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus lalu.
Lantaran lokasi pastinya belum ditentukan, tender proyek pembangunan Mabesad pun belum dimulai.
Sedangkan yang sudah masuk proses lelang, diantaranya adalah pengolahan tempat sampah terpadu, jaringan pipa, rumah dinas PNS kementerian/lembaga, serta kawasan Istana Negara.
Baca Juga: Menteri Bahlil: Jangan Persepsikan Investasi IKN Hanya Arab dan Jepang
Mengutip laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, tercatat ada 3 proyek pembangunan kawasan Istana Negara yang ditawarkan. Seluruhnya menggunakan dana APBN. Yaitu:
1. Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara
Nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Rp1,4 T
2. Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara
Nilai HPS Rp1,6 T
3. Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara
Nilai HPS Rp1,4 T
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV