> >

PKS Kritik Pemerintah Libatkan Jenderal Dudung soal Penyaluran Minyak Goreng, Tak Tegas Hadapi Mafia

Kebijakan | 2 Juni 2022, 15:53 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat memantau harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/6/2022). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik langkah pemerintah melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran.

Menurutnya, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Seharusnya yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

"Terlalu berlebihan kalau KSAD ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror," kata Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (2/6/2022).

Mulyanto menegaskan, pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor.

Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.

Baca Juga: Turun ke Pasar Kramat Jati, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Pantau Harga Minyak Goreng

"Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin KSAD langsung, ke pasar-pasar," tutur Mulyanto.

Anggota Parlemen dari Fraksi PKS ini juga meminta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.

Ia menambahkan, pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau, dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," tegasnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Fadhilah

Sumber :


TERBARU