Pemerintah Buka Lagi Ekspor Minyak Goreng Mulai 23 Mei 2022
Kebijakan | 19 Mei 2022, 18:19 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan pemerintah yang membuka kembali ekspor minyak goreng mulai Senin (23/5/2022) mendatang.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata presiden melalui konferensi pers dari Istana Negara, Kamis (19/5/2022).
Kebijakan tersebut diambil karena pasokan minyak goreng nasional terus bertambah.
"Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan, dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah," tutur Jokowi.
Baca Juga: Jeritan Petani Sawit Minta Jokowi Cabut Larangan Ekspor, karena Minyak Goreng Sudah Tak Langka
Presiden menerangkan, kebutuhan minyak goreng di tingkat nasional per bulan adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton. Namun, pada bulan Maret pasokan minyak goreng nasional hanya mencapai 64,5 ribu ton.
Setelah pemerintah melarang ekspor minyak goreng di bulan April, pasokan minyak goreng nasional melesat hingga mencapai 211 ribu ton per bulan. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan nasional bulanan.
Selain itu, presiden menerangkan bahwa rata-rata harga minyak goreng nasional sudah menurun.
"Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional menjadi Rp17.200-Rp17.600," kata presiden.
Presiden menambahkan, meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau proses tersebut dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng nasional tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
"Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," imbuh presiden.
Baca Juga: Blusukan di Pasar Cibinong, Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Minyak Goreng
Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah.
"Agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," terang presiden.
Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, presiden mengaku telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelaku.
"Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," pungkas presiden.
Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV