Sri Mulyani Sebut Butuh Rp6.445 T Bangun Infrastruktur, APBN Cuma Kasih 37 Persen Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dibutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun hingga tahun 2045 untuk membangun infrastruktur. Dari jumlah itu, APBN hanya bisa menyumbang 37 persen atau Rp2.385 triliun.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam acara penandatangan perjanjian oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2022.

"Itu belum termasuk saat pandemi, saat APBN berpindah prioritas ke bantuan sosial dan pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, pembangunan tidak bisa terus mengandalkan APBN. Tetapi juga harus didukung okeh peran BUMN dan swasta.

Baca Juga: Jokowi Soal INA Raup Suntikan Rp39T untuk Infrastruktur: Saya Sangat Senang, Telurnya Pecah

Lantas mengapa pemerintah ngotot membangun infrastruktur padahal dananya sangat besar? Menurut Sri Mulyani, infrastruktur itu penting untuk memajukan ekonomi dari aspek perbaikan daya saing dan produktifitas. Meskipun bukan menjadi faktor satu-satunya.

"Dengan jalan tol dan infrastruktur yang banyak saja, ranking competitiveness kita masih lebih rendah dari negara-negara ASEAN 5. Jadi PR kita masih banyak," ujar Sri Mulyani.

Ia pun mengapresiasi keberhasilan INA mengumpulkan dana dari investor, sehingga bisa ditanamkan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). JTTS merupakan salah satu dari 54 jalan tol yang masuk dalam PSN.

Baca Juga: Jokowi Pamer 7 Tahun Pemerintahannya Bangun 1900 KM Tol, Sebelumnya 40 Tahun Hanya Bangun 780 KM

Dana yang diinvestasikan INA adalah sebesar Rp39 triliun. Investasi itu ditandai dengan perjanjian induk INA dengan PT Hutama Karya, yang membangun ruas jalan Tol Trans Sumatra meliputi Medan-Binjai sepanjang 17 km; Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km.

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber :