Bangun IKN Butuh Rp466 T, Menteri Suharso Usul Sebagian Pakai APBN
Ekonomi dan bisnis | 14 Januari 2022, 08:12 WIBPembiayaan pembangunan IKN adalah satu dari empat isu utama yang tengah dibahas Pansus RUU IKN dengan pemerintah.
Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, isu lainnya adalah soal status pemerintah daerah khusus ibu kota negara yang akan disebut sebagai otorita.
Kemudian, terkait pendanaan, dia menjelaskan sebagian besar anggota Pansus meminta agar pembangunan IKN tak terlalu membebani APBN.
"Ketiga, soal pertanahan. Supaya memang ini betul-betul clear and clean. Ini betul-betul tanah negara, bukan tanah yang kemudian konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik," tutur Doli kepada wartawan usai rapat.
Terakhir adalah terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus. Doli menyampaikan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga: Ahli dari China dan ITB Dikerahkan Garap Terowongan Tersulit Kereta Cepat Jakarta-Bandung
"Karena ini masalah penting, masterplan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong masterplan itu pada hal-hal prinsip," jelasnya.
Sedangkan terkait nama IKN, Doli menyebut kemungkinan akan diumumkan saat pengesahaan RUU menjadi Undang-Undang.
"Nama ibu kota negara itu di akhir lah, di level pemerintah katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti akan disampaikan di saat-saat akhir. Mudah-mudahan saat pengesahan nanti," ucapnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV/Antara