Ekonom Indef: Negara yang Rendah Anggaran Bansosnya, Kasus Covid-19 akan Tinggi

Esther mendorong pemerintah menambah anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, ia meminta pemerintah menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran.

Baca Juga: Presiden Jokowi Keluhkan Banyak Data Tumpang Tindih, INDEF: Sistem Birokrasi Harus Direformasi

Hambatan Penyaluran Bansos

Pada kesempatan berbeda, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan, ada permasalahan data penerima bansos.

Penyaluran bansos yang tidak efektif ini, kata Tumpak, juga terkait kisruh data penerima. Menurut Tumpak, masalah data penerima ini berhubungan juga dengan kondisi pandemi.

“Ini yang sering menjadi kisruh, karena dinamisnya perubahan data di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Tumpak, Rabu (21/7/2021).

Menurut Tumpak, pandemi membuat ekonomi masyarakat tidak menentu, sehingga memunculkan kelompok baru masyarakat miskin. Akibatnya, perubahan daftar penerima bansos dapat terjadi setiap bulan. 

Tumpak menambahkan, kendala lain penyaluran bansos, antara lain, kendala geografis, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta sarana-prasarana.

Kendala-kendala tersebut sering terjadi di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). 

Di sisi lain, Tumpak mengatakan, pemerintah tetap berusaha mengawasi penyaluran bansos lewat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pada tahap pengawasan pelaksanaan distribusi, APIP akan mendampingi para pelaksana bansos bersama dengan BPKP di dalam konteks melakukan verifikasi data. Jangan sampai ada fraud atau penyimpangan,” ujarnya.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV/Antara