Lockdown Nasional Perlu Rp25 T, Ekonom: Lebih Murah Dibanding Kerugian Kalau Tak Lockdown
Kebijakan | 23 Juni 2021, 13:38 WIB“Belum belanja pegawai dan belanja barang yang bisa dihemat. Buat apa ada Work From Bali untuk ASN? Selain risiko pemborosan anggaran perjalanan dinas juga berisiko penularan COVID-19 di destinasi wisata,” tuturnya.
“Pemerintah juga bisa stop dulu insentif pajak yang tidak tepat sasaran khususnya ke wajib pajak kakap. Ini digunakan agar penerimaan pajak yang hilang bisa ditekan karena salah satu penyebab rasio pajak rendah adalah obral insentif perpajakan,” imbuhnya.
Bhima juga meminta pemerintah tidak membebani daerah untuk pembiayaan penanganan Covid. Lantaran anggaran yang diterima daerah sudah kecil jika harus dibagi untuk urusan lockdown.
“Soal dana jangan diserahkan ke daerah pasti kapasitas anggarannya kecil. Wajar Pemda mengeluh. Masalah lockdown harus diserahkan ke pemerintah pusat atau kebijakan nasional,” pungkas dia.
Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV