25 Persen ASN di Bawah Kementerian Kemaritiman dan Investasi Akan Realisasikan Kerja Dari Bali
Kebijakan | 23 Mei 2021, 12:56 WIBSOLO, KOMPAS.TV - Pemerintah akan merealisasikan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali atau work form Bali.
"Kami mengusulkan saat ini kalau kami lihat bahwa work from office itu sekitar 50 persen. Nah, kalau itu bisa dibagi dua, 25 persen yang work from office, 25 persen yang work from Bali dengan memaksimalkan existing budget yang ada," ucap Vinsensius dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (22/5/2021).
Baca Juga: ASN yang Nanti Bekerja dari Bali, Tidak Boleh Bawa Keluarga
Berdasarkan rencana, sejumlah ASN tersebut akan mulai bekerja dari Bali pada kuartal III 2021. Hal tersebut berlaku bagi karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain itu berlaku pula bagi karyawan di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.
Kebijakan ini merupakan upaya untuk merespons pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 khususnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku pariwisata di Bali.
Baca Juga: Terbongkar, Ini Alasan Menteri Luhut Ajak ASN Pusat Kerja dari Bali
"Lagi pula, kalau memang benar biaya akomodasi dihitung bulanan, katakanlah Rp3 juta atau Rp4 juta per bulan untuk satu kamar akomodasi di Bali, saya kira itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ASN itu secara bergantian, secara bergelombang sampai dengan akhir tahun melakukan work from Bali," imbuhnya.
Hingga kini, pemerintah masih mengkaji kebijakan itu secara rinci. Terlebih soal pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan serta keikutsertaan keluarga saat bekerja dari Bali.
Sebagai gambaran, misalnya pekerjaan yang bersifat kesekretariatan serta rapat offline dapat dilaksanakan di Bali.
Work from Bali mulanya diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ide ini muncul sebagai upaya untuk memulihkan pariwisata Bali.
Komitmen itu sudah dituangkan dalam nota kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali pada Selasa, 18 Mei 2021.
Baca Juga: Jenuh Kerja dari Rumah, Pemerintah Gagas Program Work From Bali
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV