Guru Besar IPB: Kalau Pakai Data BPS, Harusnya Pemerintah Tak Impor Beras di Bulan Maret

Namun menurutnya, surplus hanya terjadi di sentra produksi beras sedangkan wilayah lainnya masih defisit. Sehingga Bulog ditugaskan untuk menyalurkan beras ke daerah yang masih kekurangan.

Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, keputusan impor beras diambil setelah pemerintah menyalurkan bantuan beras saat PPKM, antisipasi bencana banjir dan pandemi Covid-19.

Namun menurut Dwi Andreas, jika benar ada kebutuhan tambahan, seharusnya diambil dari surplus dalam negeri.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Ngotot Impor Beras 1 Juta Ton

"Setiap tahun memang seperti itu, tidak ada yang unik di tahun ini. Itu hanya keputusan yang sudah diambil lalu dipertahankan dengan alasan yang menurut saya nggak masuk akal," imbuhnya.

Ia menyarankan, agar pemerintah menunda impor beras sampai periode Juli-Agustus 2021. Yaitu saat musim panen gadu atau panen kedua setelah panen raya. Saat itu, beras yang dihasilkan sudah tidak terlalu banyak.

Di awal semester kedua, perkiraan produksi dan kebutuhan beras 2021 juga makin akurat. Sehingga jika memang benar pasokan kurang, bisa diputuskan impor. Namun jika surplus, maka tidak perlu impor.

"Pemerintah harus legowo melihat kalau keputusan ini salah. Timing tidak tepat, salah menghitung padahal jelas produksi naik. Kalau terus dipertahankan mati-matian ya jelas di serang banyak orang lah, " tegasnya. 

Ia juga mengingatkan para pejabat publik, agar lebih berhati-hati saat membuat pernyataan yang terkait dengan impor. Karena akan langsung mempengaruhi harga. 

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV