Menteri Perhubungan Siapkan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional
Ekonomi dan bisnis | 5 Februari 2021, 17:58 WIBDi tempat yang sama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, akan mendukung sepenuhnya kemudahan perizinan dan pola kerja sama investasi dengan pihak swasta untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi ini.
Kemudahan perizinan ini juga akan mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Maluku sebagai pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan menyiapkan biota laut untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
Baca Juga: Menteri Perhubungan Realisasi Pelabuhan Segitiga Emas Di Bali
Menteri Trenggono berharap pelabuhan yang terintegrasi ini akan menjadi pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.
Untuk terwujudnya pusat ekonomi baru di wilayahnya, Gubernur Maluku Murad Ismail juga akan memberikan dukungannya. Dia siap membantu pemerintah pusat terkait pembebasan lahan di lokasi yang akan dijadikan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.
Provinsi Maluku sendiri telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi. Di transportasi udara, Maluku memiliki 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial.
Untuk angkutan penyeberangan, terdapat 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi. Yakni 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial dan 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).
Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Baca Juga: Jokowi : Pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok Komplementer, Bukan Kompetitor
Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Penulis : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV