Dana Pemulihan Ekonomi Naik, Ekonom: Harusnya Pos Kesehatan Diprioritaskan
Kebijakan | 27 Januari 2021, 08:20 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Besarnya anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) harus dibarengi dengan realisasi yang cepat dan tepat sasaran. Inilah yang disampaikan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy.
“Apalagi kalau berbicara tentang perlindungan sosial. Ketepatan penerima data tentu akan menambah optimalnya bantuan dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menengah bawah,” kata Yusuf seperti yang dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (26/1/2021).
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi dan Tangani Covid-19, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 553,09 Triliun
Yusuf mengapresiasi upaya pemerintah untuk menangani pandemi sambil memulihkan ekonomi nasional. Namun jika perbaikan ekonomi tahun ini meleset, Yusuf mengingatkan pemerintah harus sigap mengantisipasinya. Apalagi dana PCPEN tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2020.
"Jangan sampai penanganan kasus Covid-19 berlarut-larut seperti tahun lalu," ujar Yusuf.
Jika pertumbuhan ekonomi tak sesuai yang diharapkan dan tidak mungkin menambah anggaran, pemerintah harus bisa merelokasi anggaran.
Baca Juga: Tembus 1 Juta Kasus Covid-19, Wakil Ketua MPR: Bukan Saatnya Banggakan Keberhasilan
Ia pun menyoroti pos dana sektor kesehatan di anggaran PCPEN 2021, yang sebesar Rp 104,70 triliun. Padahal untuk bantuan pembiayaan UMKM dan korporasi mendapat dana sebesar Rp 156,06 triliun. Begitu juga dengan pos perlindungan sosial yang mendapat jatah Rp 150,96 triliun.
"Harusnya pemerintah lebih memprioritaskan pos kesehatan. Apalagi, dalam upaya penurunan kasus Covid-19. Anggaran yang ada juga jangan hanya berhenti pada upaya vaksinasi," tegasnya.
Yusuf meminta pemerintah memperbanyak kapasitas tes Covid-19. Artinya, tes dilakukan proaktif oleh pemerintah, bukan secara pasif oleh masyarakat.
Penulis : Dina-Karina
Sumber : Kompas TV