Kepala BNPT: RAN PE Pertegas Komitmen Negara Lawan Ekstremisme Berujung Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase pertama telah memasuki tahap akhir.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama RAN PE Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., mengatakan, RAN PE mengasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat sekaligus sebagai bukti hadirnya negara dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan mengarah terorisme.

Dalam Rapat Koordinasi Sekber RAN PE Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Kamis (21/11), Eddy menjabarkan, aksi RAN PE telah terlaksana 132 dari target 135.

Baca Juga: BNPT Tingkatkan Keamanan Fasilitas Publik untuk Menyambut Event Besar 2025

"Ini capaian yang sangat bagus. Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa negara hadir melakukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," ujar Eddy.

Kepala BNPT tersebut juga menjelaskan salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Capaian tersebut adalah kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menghasilkan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota tentang RAD (Rancangan Aksi Daerah) PE.

"Mendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE. Sejauh ini sudah delapan provinsi yang mengeluarkan, yakni Jabar, Jateng, Aceh, Kalsel, Sulteng, Jatim, Lampung dan Banten, bahkan Jateng telah mengalokasikan anggaran untuk program kita Sekolah Damai. Inilah yang menunjang aksi-aksi yang dilakukan di daerah," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap adanya keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua tahun 2025–2029.

"RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi tetapi juga ada organisasi profesi, filantropi dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," harapnya.

Baca Juga: BNPT Tekankan Pentingnya Kolaborasi Multipihak untuk Cegah Ekstremisme dan Terorisme

Sebagai informasi, RAN PE fase kedua berisikan 9 tema pokok yang berkaitan dengan kemanan insani menggunakan pendekatan tematis, bukan lewat pendekatan pilar seperti fase pertama. 

Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE tahun 2025–2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE, BNPT selaku leading sector kebijakan RAN PE dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE tahun 2025–2029.

Adapun RAN PE selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Fokusnya adalah memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan, pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Penulis : Adv-Team

Sumber : Kompas TV