> >

Mantan Wakil Ketua MK Tepis Dugaan Monopoli Pinjol untuk Biaya Kuliah

Advertorial | 8 Mei 2024, 13:00 WIB
Ilustrasi mahasiswi yang telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. (Sumber: Getty Image via Kompas.com)

POJK ini dikeluarkan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan, mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Menurut data OJK, hingga Januari 2024, pendanaan dari fintech lending ke sektor Pendidikan sebesar Rp2,47 triliun, atau 1,49 persen dari total penyaluran pinjaman ke sektor produktif yang tercatat sebesar Rp165,82 triliun.

Secara keseluruhan, hingga Januari 2024, industri fintech lending sudah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp785 triliun dengan 123,45 juta borrower (peminjam) dan 1,4 juta lender (pemberi pinjaman).

Aswanto menambahkan, UUD Tahun 1945 sudah menegaskan tanggung jawab negara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Namun, tidak bisa semata-mata hanya didasarkan dari APBN, karena tidak akan cukup. 

“Secara filosofi seharusnya kita memberi apresiasi, sebenarnya pernyataan KPPU bahwa itu potensial karena bunganya tinggi itu terbalik karena jika bunganya tinggi, maka mahasiswa tidak mau ambil, karena mahasiswa kita cerdas. Kalau dia mengatakan bahwa karena secara administrasi lebih mudah, itu logis. tapi kalau dikatakan monopoli agak missing,” kata Aswanto.

“Dalam konteks melayani kebutuhan masyarakat sebaiknya tidak perlu dipersulit. Jangan hanya karena bank mempersulit lalu ada yang lebih mudah kemudian bunganya tinggi lalu dianggap potensial monopoli, saya kira missing,” imbuhnya.

Menurut Aswanto, secara filosofi, mulai dari konstitusi, aturan pelaksanaan, hingga aturan pemerintah, tidak ada dasar keterlibatan lembaga jasa keuangan saat membantu mahasiswa yang kesulitan dianggap monopoli. 

Di sisi lain, Aswanto yang telah membaca banyak regulasi terkait mengaku belum menemukan larangan secara konkret.

Dengan begitu, menurutnya, bila sebuah lembaga legal yang sudah diotorisasi pihak berwenang mampu memberikan bantuan pendanaan pendidikan, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Pembiayaan melalui fintech lending bukan hanya tentang memperoleh dana untuk biaya pendidikan, tetapi juga tentang mendorong keberlanjutan pendidikan.

Dengan memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke dana pendidikan, fintech lending membantu meningkatkan inklusi pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. 

Dampak positifnya dapat dirasakan dalam peningkatan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Fintech lending telah membuka pintu bagi akses pembiayaan yang lebih inklusif di Indonesia, termasuk dalam sektor pendidikan.

Pinjaman online memang dapat menjadi alat yang berguna untuk membayar biaya kuliah yang mendesak, tetapi juga memiliki potensi risiko signifikan jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Penulis : Adv-Team

Sumber : Kompas TV


TERBARU