Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Harus Padukan Politik Kebijakan dan Politik Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah daerah diimbau memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Dengan begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus dapat ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Seminar Nasional “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tuban”,  yang merupakan rangkaian Pelantikan Pengurus KADIN Tuban masa bakti 2023-2028, di Tuban, Senin (20/3/2023).
 
"Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini," papar LaNyalla.

Dalam konteks upaya pemerintah daerah, lanjutnya, produk yang bisa ditangkap oleh pangsa pasar lebih luas, adalah produk yang diproduksi di daerah tersebut. 

"Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang  wajib ditempuh pemerintah daerah, yaitu pertama adalah Politik Kebijakan dan kedua adalah Politik Anggaran," ujar LaNyalla yang hadir secara virtual . 

Menurut Mantan Ketua KADIN Jatim itu, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mensupport. Karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.

"Artinya belanja APBD Pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung," kata LaNyalla. 

Dalam kesempatan itu LaNyalla mengapresiasi Bupati Tuban yang memberi instruksi kepada seluruh ASN untuk wajib menggunakan batik tulis Tuban di hari tertentu. Begitu pula dengan makanan khas Tuban, dan minuman Legen yang harus ada di setiap acara. 

"Ini contoh kecil dari keberpihakan politik kebijakan yang didukung oleh politik anggaran. Sehingga produk masyarakat Tuban dapat diperluas pasarnya. Dan ini harus terus menerus dilakukan dan ditarget secara terukur peningkatannya," tegasnya.

Dalam skala yang lebih besar, politik kebijakan dan politik anggaran harus difokuskan kepada peningkatan fasilitas dan infrastruktur obyek wisata andalan Tuban, sebagai salah satu Kota Wali. Karena Wisata Religi di Tuban harus mendongkrak belanja konsumsi para pengunjung dari seluruh Indonesia. 

LaNyalla berharap Pemda bisa menggali lebih detil bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran Kabupaten Tuban dapat maksimal mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Tuban. Termasuk memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional. 

Penulis : Adv-Team

Sumber : Kompas TV