PLTP Lebih Ramah Lingkungan, Tapi Terkendala Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala di faktor perekonomian.

Dari potensi sebesar 23.900 megawatt, hanya sekitar 2.175 megawatt listrik hasil panas bumi yang baru diberdayakan.

Maka itu, dukungan insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan terkait percepatan pengembangan energi panas bumi.

Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi mengatakan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia belum diberdayakan secara optimal. Ada dua penyebab utama yang menghambat pengembangan.

Pertama, adanya perbedaan harga jual tenaga listrik yang ditawarkan pengembang berdasarkan perekonomian proyek dengan kemampuan pembelian oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kedua, belum adanya regulasi yang mengatur percepatan pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

“Solusi yang kami harapkan ialah kehadiran pemerintah untuk memberikan insentif atau subsidi guna menjembatani perbedaan (harga jual beli) itu. Pengembang tentu  diharapkan menerapkan efisiensi dan berinovasi menerapkan teknologi maju dan menekan biaya operasi,” ujar Prijandaru.

Prijandaru juga memaparkan bahwa proyek pengembangan energi panas bumi di Indonesia memerlukan waktu rata-rata sepuluh tahun.

Apabila durasi pengerjaan proyek dapat dipersingkat menjadi tujuh tahun, perekonomian proyek dapat lebih baik dan harga jual tenaga listrik panas bumi dapat lebih kompetitif.

Faktor lain yang menghambat pegembangan proyek ini antara lain negosiasi jual beli tenaga listrik hasil panas bumi.

Baca Juga: Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan untuk Masa Depan Bumi Pertiwi

Menurut Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris Yahya mengungkapkan bahwa isu harga jual tenaga listrik panas bumi menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, pengembangan pada operasi PLTP harus dilakukan efisiensi.

Penulis : Elva-Rini

Sumber : Kompas TV