Kolaborasi Pemerintah Persiapkan UMKM Go Global
Advertorial | 30 Agustus 2021, 10:30 WIBSejauh ini, Kementerian BUMN telah melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pembangunan infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar, serta program pemberdayaan melalui produk dan layanan yang dimiliki BUMN. Salah satu program yang telah diluncurkan itu adalah PaDi UMKM.
Sejak launching PaDi UMKM tanggal 17 Agustus 2020 lalu, telah digelar juga PaDi-UMKM Virtual Expo 2021 pada tanggal 15-22 Februari 2021. Virtual Expo PaDi UMKM tahap II rencananya akan diselenggarakan pada September mendatang.
Baca Juga: Menteri BUMN dan Menteri Agama Resmikan RS Darurat Covid 19
Hadirnya PaDi UMKM menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global.
“Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM akan membuat data UMKM di PaDi UMKM akan lebih akurat sehingga mempermudah dalam pemberian berbagai insentif khusus bagi UMKM juga dalam pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM. Terobosan ini bagus untuk memperkuat peras dan kontribusi besar UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja,” tandas Erick.
Selain itu, dengan kerja sama ini, Kementerian Investasi/BKPM memberikan dukungan bagi program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan sektor UMKM.
Menteri Investasi yang merangkap Kepala BKPM, Bahlil Lahadia menyatakan, Kementerian Investasi siap memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi UMKM baik yang dibina Kementerian BUMN atau Kementerian dan Lembaga lain untuk berkembang dengan memanfaatkan kemudahan pengurusan berusaha melalui sistem OSS Berbasis Risiko yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu.
"Kementerian Investasi/BKPM akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah dalam mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengurusan izin tidak perlu ribet, semua online melalui OSS, sehingga tidak ada lagi kendala legalitas usaha bagi UMKM. Proses menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan," pungkas Bahlil. (adv-kbumn)
Penulis : Elva-Rini
Sumber : Kementerian BUMN