Dirjen Planologi Hanif Faisol Tegaskan Indonesia Mampu Tekan Angka Deforestasi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) menegaskan bahwa Indonesia mampu menekan angka deforestasi yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dunia Internasional.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK , Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., dalam acara Bincang Plano yang berlangsung di Shelter Plano, Kantor KLHK, Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/8/2024).

Hanif menjelaskan, meskipun ada peningkatan angka deforestasi pada 2023 yang mencapai 145 ribu hektare, dibandingkan dengan 104 ribu hektare tahun sebelumnya, hal tersebut sebagian besar dipengaruhi fenomena El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan. Namun, berkat pengendalian yang sistematis, tingkat kerusakan berhasil ditekan.

Baca Juga: Terapkan Ekonomi Sirkuler, Pengelolaan Limbah FABA PLN Diapresiasi KLHK

"Kami terus melakukan corrective action terhadap kebijakan-kebijakan yang telah kami jalankan. Salah satunya adalah larangan untuk penghentian kegiatan baru pada hutan primer, yang hingga saat ini masih terjaga seluas 66,5 juta hektare dan tidak boleh diganggu," ujar Hanif.

Lebih lanjut, Hanif menyebutkan bahwa upaya penurunan deforestasi tidak hanya terbatas pada perlindungan hutan primer, tetapi juga melibatkan rehabilitasi lahan secara masif, pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan mangrove, serta penegakan hukum yang ketat.

Dirjen Planologi Hanif Faisol juga mengakui bahwa tantangan dalam menjaga kredibilitas data deforestasi Indonesia di mata dunia internasional menjadi hal yang penting.

Oleh karena itu, KLHK telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti World Resources Institute (WRI) untuk memastikan data deforestasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan diakses secara luas.

"Kerjasama dengan WRI ini penting untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data kita. Data yang dikeluarkan oleh WRI, yang diolah dari data Universitas Maryland, menjadi rujukan banyak pihak. Oleh karena itu, kami telah melakukan klarifikasi bersama mengenai definisi dan metodologi yang digunakan, sehingga ke depannya, tidak ada lagi kesalahpahaman terkait data deforestasi Indonesia," jelas Hanif.

Hanif juga menekankan, Indonesia akan terus menekan terjadinya deforestasi sekecil mungkin. Selain itu, upaya dalam penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan selektif dan terkontrol.

Serta pemulihan lahan yang telah mengalami deforestasi dan degradasi harus terus diupayakan disemua wilayah.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar angka deforestasi terus menurun, sehingga kita bisa memastikan keberlanjutan lingkungan dan hutan Indonesia di masa depan," pungkas Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian KLHK ini.