JAKARTA, KOMPAS.TV - Pada Senin (22/7), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mengadakan pra-asesmen sistem pengamanan dan memberikan sosialisasi dan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Menurut Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Roedy Widodo, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan teror menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Lebih lengkap, kegiatan ini bertajuk “Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 di Lingkup Kantor Pemerintahan Daerah Tahun 2024”.
Roedy mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan, BNPT RI bersama-sama dengan Kemendagri perlu untuk kembali merapatkan barisan dalam rangka menghadapi gelaran pemilukada serentak.
Baca Juga: Kepala BNPT RI Menginisiasi Kabupaten Bogor Jadi Pilot Project Kabupaten Kebangsaan
“Sehubungan dengan upaya untuk mengantisipasi adanya potensi gangguan keamanan yang mengarah pada tindak pidana terorisme, kami hadir dengan memberikan sosialisasi dan asesmen berdasarkan peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020," jelasnya.
Roedy menambahkan, kegiatan ini juga merupakan upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.
"Ini upaya kita memperkuat kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Brigjen. Pol Drs. Imam Margono menjelaskan bahwa ancaman tak selalu berasal dari luar tetapi juga bisa berawal dari dalam objek itu sendiri.
"Ancaman ada yang dari luar ada juga yang dari dalam atau internal threat. Ancaman yang berasal dari objek itu sendiri," katanya.
Imam mengajak pihak Kemendagri untuk mampu memetakan jenis jabatan kritikal yang memiliki dampak dan resiko besar bagi organisasi.
Sedangkan Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, ispahan Setiadi, S.H., M.Si., mengapresiasi kehadiran BNPT RI.
Baca Juga: Usung Konsep Kebangsaan dan Persatuan, BNPT RI Tingkatkan Resiliensi WNI di Kinabalu Malaysia
"Kami mengucapkan terima kasih pada BNPT RI semoga kerjasama kita terus terjalin sebagai wujud peningkatan upaya kami dalam melakukan pencegahan terorisme di lingkungan kantor Kemendagri sesuai dengan standar minimum pengamanan," ucapnya.
Serangkaian tahapan pra-asesmen berlangsung sejak 22 hingga 25 Juli 2024, mulai dari paparan bahaya paham radikal terorisme, pengecekan dokumen, site visit, hingga penyampaian hasil sementara pra-asesmen standar minimum pengamanan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.