> >

Hitung Risiko Skenario PSBB Longgar Demi Ekonomi

Berita kompas tv | 21 Mei 2020, 14:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kurva Covid-19 di Indonesia belum kunjung landai, tetapi pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru bertambah banyak.

Pemerintah juga merancang rencana pelonggaran PSBB untuk memacu denyut ekonomi.

Akademisipun meminta pemerintah tak terburu-buru.

Berangkat dari pelajaran flu Spanyol, wilayah dengan jumlah kematian terkecil justru ekonominya melesat paling tinggi.

Baca Juga: Ragam Kisruh Penerapan PSBB, dari Tak Pakai Masker Hingga Padatnya Pusat Perbelanjaan

Terlalu miskin untuk selalu tinggal di rumah atau mustahil tetap di rumah, tanpa bantuan pangan.

Sudah kepalang basah, kendali pemerintah untuk mengontrol penyebaran Covid-19 seakan berai.

Kegamangan pemerintah tecermin dalam sejumlah kebijakan yang membingungkan.

Sederhananya, "ngomong-ngomong sendiri, bantah juga bantah sendiri".

Contohnya adalah pembatasan usia 45 tahun yang boleh beraktivitas.

Baik kita tinggalkan polemik itu.

Kenyataan yang harus dihadapi bersama adalah pemerintah sedang mengkaji pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Ridwan Kamil: PSBB Efektif Tekan Sebaran Virus Corona

Padahal kurva Covid-19 di Indonesia belum landai.

Sosiolog Universitas Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru.

Sebab akan berisiko tinggi penularan gelombang berikutnya.

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah intervensi struktural, kontrol, kendali yang jelas, atas situasi pandemi, terutama perilaku masyarakat yang acap melanggar.

Badan dunia di bawah perserikatan bangsa-bangsa yang menangani perdagangan dan pembangunan merilis laporan berjudul "from the great lockdown to great meltdown".

Laporan ini menjelaskan kebijakan penguncian wilayah berdampak pada utang pemerintah yang membengkak karena nadi perekonomian hanya mengandalkan stimulus anggaran, Indonesia termasuk.

Baca Juga: Pandemi Corona Hantam Sektor Dunia Usaha, Berikut Dampaknya Kepada Para Pedagang...

Pembatasan sosial telah menimbulkan implikasi ekonomi sulit.

Kian lama penguncian wilayah berarti semakin berat beban dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.

Paceklik ini dibuktikan oleh angka kemiskinan yang juga terjadi di Indonesia.

Lalu apakah menyehatkan manusia atau memulihkan ekonomi jadi pilihan? 

Tahun ini pemerintah sudah punya rancangan buruk soal pertumbuhan ekonomi, yaitu bisa saja di -0,4 persen.

Meskipun tahun depan akan kembali membaik sampai 5,5 persen.

Baca Juga: DPR Sebut Sri Mulyani Gagal Prediksi Indikator Ekonomi, Ini Imbasnya Buat Jokowi

Anda bingung dengan apa yang terjadi? Bisa dikatakan semua orang merasakan ini.

Tetapi selama pemerintah belum melonggarkan PSBB, tetaplah di rumah.

Kita hemat bareng-bareng, bosan bareng-bareng, susah juga bareng-bareng saling menolong.

Yang penting, ketika sehat juga harus bareng-bareng.

Penulis : Reny-Mardika

Sumber : Kompas TV


TERBARU