Ahok Mau Dipasang Jadi Bos BUMN, Kontroversi Mencuat

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Punama atau Ahok kembali ramai diperbincangkan karena bakal mengisi pos penting BUMN. Sayangnya, belum lagi terpilih dan bekerja, sudah ada penolakan terhadap Ahok dari serikat pekerja BUMN.

Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir sedang berbenah. Sejumlah posisi atau jabatan dipersiapkan untuk mendongkrak kinerja. Salah satu nama yang ramai dibicarakan akan mengisi posisi penting di BUMN adalah Basuki Tjahaja Purnama atau BTP.

Lalu di pos mana kira-kira BTP nanti?

Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu menjelaskan kinerja BUMN sektor energi kini jadi fokus percepatan pemerintah dan pos itu butuh sosok pendobrak.

Ahok yang jadi perbincangan mengaku pernah membahas beberapa BUMN besar bersama Erick Thohir, terutama yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Lalu tepatkah Ahok memimpin perusahaan BUMN, terutama di sektor energi? Ekonom senior yang juga mantan Menko Maritim, Rizal Ramli mengkritisinya.

Kritik tak cuma datang dari Rizal Ramli, di media sosial pun beredar foto penolakan terhadap BTP dari pihak yang mengaku serikat pekerja dari salah satu BUMN energi.

Penolakan terhadap BTP ada alasannya, “Kita tahu perilaku pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan. Pertamina ini perusahaan strategis yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh, gimana bisa maksimal melayani masyarakat?” kata Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu seperti dikutip dari laman detik.com.

Meski jadi kontroversi, anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus meminta semua pihak memberi kesempatan BTP menunjukkan kemampuannya. Lepas dari polemik penolakan rencana pemilihan pejabat baru untuk mengisi pos BUMN, menurut pengamat ekonomi dari Center Of Reform On Economics, Piter Abdullah harus dilakukan matang, termasuk untuk BTP, sebab BUMN punya kekhususan dalam pengelolaan.

Kini, proses pemilihan pimpinan BUMN masih berjalan. Hasil seleksi ini nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN.

Penulis : D-I-M

Sumber : Kompas TV