Presiden Jokowi Keluhkan Banyak Data Tumpang Tindih, INDEF: Sistem Birokrasi Harus Direformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo, kembali mengungkapkan kekecewaannya di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras terkait sejumlah hal, salah satunya terkait pengawasan anggaran.

Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran.

Ketidakpuasan Presiden Jokowi selanjutnya dipicu rendahnya serapan anggaran.

Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana hingga 700 triliun rupiah demi percepatan pemulihan ekonomi.

Buruknya perencanaan proyek infrastruktur juga jadi perhatian serius Presiden Jokowi.

Presiden mengaku menemukan pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.

Jokowi juga kesal dengan akurasi data pemerintah yang masih sangat buruk.

Salah satu yang disebutnya tidak akurat adalah data bansos.

Presiden Jokowi menginginkan ekonomi segera bangkit kembali di tengah pandemi. 

Presiden bahkan ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di kuartal kedua.

Mengapa masalah seperti masih terus terjadi?

Kami membahasnya bersama tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden,Edy Priyono, dan Peneliti Senior INDEF, Enny Sri Hartati. 

Penulis : Dea-Davina

Sumber : Kompas TV