Anggota Komisi III Keluhkan Jaksa di Daerah Jadi Alat Politik, Jaksa Agung: Sudah Kami Ingatkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengeluhkan banyak jaksa di daerah yang tidak netral dalam penegakkan hukum. Yaitu mereka menjadi alat politik. "Kalau bahasa kasarnya jadi alat politik. Kalau di pusat tidak terasa. Tapi  di daerah terasa," kata Benny dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, di Ruang Komosi III, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (26/1/2021). 

Benny pun meminta agar hal itu jangan lagi terjadi. Menurutnya, istilah "tajam ke bawah dan tumpul ke atas" dalam penegakkan hukum punya banyak tafsir.  Karena itu, yang lebih tepat adalah jalan di tempat. "tumpul di tempat dan tajam di tempat. Seperti poco-poco, seperti maju atau mundur padahal di tempat," tambah Benny.

Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Bentuk Timsus Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Benny pun menyinggung pemberian mobil kepada para jaksa di daerah yang."Ya kasih pinjaman atau kasih sumbangan. Tapi substansinya dikasih," ujar Benny.

Menanggapi keluhan Benny, Jaksa Agung St Burhanuddin pun menyebut sudah mengingatkan kepada para jaksa agar jangan jadi alat politik. "Saya sudah ingatkan jangan jadi alat politik. Kalau ada yang plintat plintut di aturan sanksinya jelas," ujar Burhanuddin.

Baca Juga: Jaksa Agung Sebut Dua Nama Calon Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Hampir Sama dengan Jiwasraya

Sementara terkait sumbangan kendaraan, Burhanuddin justeru membolehkan jaksa menerimanya. "Kalau ada yang belum punya kendaraan dinas, kalau ada yang memberi terima tapi tidak mempengaruhi penegakkan hukum," ujarnya.

Rapat kerja Komisi III dengan jajaran Kejaksaan Agung memiliki tiga agenda, yaitu 

1.Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2021 serta Target dan Capaian
2. Penanganan Kasus-Kasus yang Menarik Perhatian Publik dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM
3. Tindak Lanjut Kesimpulan Raker Sebelumnya

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV