Jubir Presiden: Pemerintah Akui Problem Data Penduduk untuk Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV- Persoalan data kependudukan menjadi masalah yang dinilai masih mengganjal dalam proses vaksinasi Covid-19.

Hal itu diakui Juru Bicara Presiden Joko Widodo,  Fadjroel Rachman dalam acara Sapa Indonesia bertajuk 'Janji Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Gratis Mulai Januari' di Kompas TV, Minggu malam (20/12/2020).

"Kita memang berhadapan dengan problem data. Ini akan terus diperbaiki, karena vaksin kan juga akan dilakukan secara bertahap," kata Fadjroel Rachman.

Baca Juga: Juru Bicara Presiden: Sekali Lagi, Tidak Ada Reshuffle Kabinet

Salah satunya, soal usia yang akan divaksinasi. Ia menyebut sejauh ini masih dalam rentang masyarakat usia 18-59. Ke depan, kriteria usia ini akan disempurnakan untuk seluruh masyarakat.

Seperti diketahui, para epidemiolog menyarankan agar sebelum vaksin dilakukan ada pemetaan demografi, seperti usia penduduk dan banyaknya orang yang hamil. Menurut Epidemiolog dari Griffith University, tidak bisa satu vaksin untuk semua umur. Harus ada diversifikasi vaksin.  

Di sisi lain, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dipastikan akan segera diterbitkan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Semua Rakyat Divaksin Gratis, Tidak Ada Kaitan dengan Anggota BPJS

"Dari jubir BPOM, vaksin tersebut akan mendapatkan layak edar dari BPOM dan label Halal MUI. Ini sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pak Jokowi menegaskan ini bukan soal biaya, tapi untuk investasi ke depan, keamanan dan keselamatan sesuai janji presiden," kata Fadjroel. 
 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV