Tidak Patuh Aturan Investasi, Politisi PKB Desak Aparat Penegak Hukum Tindak BTIIG

PALU, KOMPAS.TV - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mengkritik kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai kurang tegas dalam menindak perusahaan pertambangan yang melanggar aturan seperti PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (PT.BTIIG) di Morowali.

"Negara telah melakukan pembiaran terhadap korporasi tambang seperti BTIIG di Morowali. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh BTIIG adalah bukti bahwa negara tidak mampu serta tidak peduli dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari dampak negatif industri tambang di daerah ini," ujarnya kepada awak media, Selasa (22/4/2025).

Safri menyebut seharusnya KLH dan KKP sebagai penyelenggara negara bisa bersikap tegas dan tidak membiarkan perusahaan seperti BTIIG bermain-main dengan aturan. Sekretaris Komisi III ini mencontohkan proyek BTIIG membangun Jetty dengan melakukan reklamasi tanpa izin adalah bukti korporasi punya pengaruh dan kekuatan besar untuk menekan pemerintah.

"Pembangunan Jetty dengan melakukan reklamasi tanpa izin adalah bukti betapa korporasi seperti BTIIG punya pengaruh dan kekuatan yang besar untuk menekan pemerintah. Di sisi lain, masyarakat kita butuh negara bersikap adil dan tegas agar perusahaan seperti BTII tidak bermain-main dengan aturan," sebutnya.

Sekretaris Komisi III ini menambahkan reklamasi yang dilakukan untuk industri BTIIG, diduga telah melanggar aturan terkait izin penggunaan tanah urukan dari lokasi berbeda yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"BTTIG diduga menggunakan tanah urukan untuk kepentingan komersial namun tidak membayar pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (pajak MNLB) yang menjadi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)," tambahnya.

Selain ketidakpatuhan terkait pajak MBLB kata Safri, BTIIG juga diduga tidak memiliki perizinan tertentu terkait penggunaan material pasir, batu dan batu split atau crusher untuk kegiatan konstruksinya yang selama ini sudah berlangsung cukup lama.

"Selain tidak patuh terhadap pajak MBLB, BTIIG juga diduga tidak memiliki Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dari Gubernur atau Kementerian ESDM dalam menggunakan material pasir, batu split, atau hasil crusher untuk kegiatan konstruksinya," bebernya.

Safri pun mendesak adanya penegakan hukum terhadap BTIIG yang tidak kunjung mematuhi aturan berinvestasi. Dirinya mendorong KKP melalui Direktorat Jenderal Pengamanan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh BTIIG.

"Kami mendorong Dirjen P2SDKP dan Dirjen Gakkum KLH untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dan ketidakpatuhan perizinan yang dilakukan oleh BTIIG di Kabupaten Morowali. Selain itu, kami juga meminta Aparat penegak Hukum (APH) lainnya untuk mengusut dugaan kerugian negara di proyek BTIIG ini," desaknya.

Politisi PKB ini juga mendorong Gubernur Sulawesi Tengah untuk turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dan BTIIG. Safri berharap Anwar Hafid mengambil peran memberikan solusi penyelesaian secara jelas dan konkret.

"Gubernur Sulteng sebagai penanggung jawab wilayah punya kewajiban untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara masyarakat dan BTIIG. Kami berharap beliau bisa mengambil peran memberikan solusi penyelesaian masalah secara jelas dan konkret. Kita ingin negara hadir melindungi rakyatnya," pungkasnya.