Dilaporkan ke KPK, Ganjar Pranowo Dinilai Justru Bisa Sangat Diuntungkan Jelang Pilpres 2024

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Pelaporan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat sangat menguntungkan Ganjar dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pendapat itu disampaikan oleh pakar sosial politik UNS Solo, Drajat Tri Kartono, saat dihubungi oleh Kompas TV melalui telepon seluler, Minggu (9/1/2022).

Meski demikian, menurut Drajat, laporan itu bisa menjadi batu sandungan bagi Ganjar dalam menyongsong Pilpres 2024.

Baca Juga: Ganjar Dilaporkan ke KPK, FX Hadi Rudyatmo: Jangan Hanya Jadi Batu Sandungan Menuju Pilpres

“Pasti ada (pengaruhnya), tapi ini kan laporan lama ya. Kasus itu kasus lama, sudah ada proses peradilan tapi Pak Ganjar aman. Sehingga kalau sekarang dikeluarkan, pasti ada kaitannya,” tutur Drajat.

Namun, lanjut Drajat, semua pihak harus menghargai proses pengajuan peradilan seperti ini.

“Tetap kita harus menghargai bahwa itu adalah proses yang memang ada unsurnya. Nggak mungkin mengadukan sesuatu kalau tidak ada asal-usul kasus.”

Dia juga menjelaskan bahwa pelaporan itu dapat berpengaruh negatif terhadap elektabilitas, dan kemudian berpengaruh pada proses pencalonan Ganjar di Pilpres 2024.

Tapi, kata Drajat, hal itu kembali lagi kepada Ganjar secara pribadi. Jika dirinya mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, persoalan itu tidak akan banyak memengaruhi elektabilitasnya.

“Nah, itu tinggal tergantung Pak Ganjar, kekuatan dipercaya oleh masyarakatnya sejauh apa. Kalau masyarakat sudah betul-betul percaya pada beliau, meskipun ada laporan kasus tentu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap elektabilitasnya,” urainya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pelaporan tersebut justru akan menaikkan popularitas Ganjar, Drajat membenarkan.

Menurutnya, model politik di Indonesia memang seperti itu. Saat ada seseorang yang tampak teraniaya, ia akan mendapatkan simpati dari masyarakat.

“Di Indonesia kan modelnya seperti itu. Jadi orang yang teraniaya justru mendapatkan simpati dari banyak pihak, dan itu menjadi strategi politik kan biasanya.”

Elektabilitas tokoh yang dinilai baik oleh masyarakat dan dipercaya kemudian ternyata dizalimi, disakiti, dikriminalisasi oleh pihak lain, justru akan meningkat.

“Cuma memang ini kan memang ada dua kemungkinan, bahwa memang ini adalah suatu bentuk penzaliman orang pada Pak Ganjar yang memang prospek politiknya bagus, dan yang kedua, ini memang satu kasus hukum yang diajukan kembali oleh orang.”

Menurut dia, saat ini nama Ganjar Pranowo cukup positif di masyarakat, terutama di Jawa Tengah.

Sehingga jika kasus yang dilaporkan tidak terbukti, elektabilitasnya akan meningkat secara signifikan akibat penzaliman.

“Ya kalau beliau tidak terbukti justru akan semakin meningkatkan elektabilitas beliau karena terzalimi sehingga simpati orang itu naik,” jelasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Dilaporkan Terkait e-KTP, Relawan: Setiap Mau Kontestasi Politik Keluar Isu Ini

“Bisa sangat menguntungkan Pak Ganjar, kalau memang proses hukumnya tidak kuat lho ya. Tapi kalau bukti hukumnya kuat dan terbukti, itu urusan lain. Kalau tidak kuat ya sangat menguntungkan,” tegasnya.

Terlebih, pola politik di Indonesia saat ini disebutnya masih tradisional karena lebih melihat pada sosok calon, bukan pada visi dan misi yang cemerlang.

“Makanya kemudian banyak kampanye politik yang mengeksplorasi perasaan, seperti mendekati orang tidak mampu, orang sengsara, dll,” ungkap Drajat.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Adhie Massardi dan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) atas kasus dugaan korupsi KTP-el.

Tak hanya melaporkan Ganjar, PNPK juga melaporkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.