Menparekraf Sandiaga Buka Suara Soal Ancaman Pembantalan MotoGP karena Kebijakan Karantina

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uni merespons ancaman pembatalan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.

Belakangan mencuat kabar terkait pembatalan penyelenggaraan event internasional MotoGP lantaran kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Indonesia.

“Saya ingin sampaikan di sini secara tegas, kita ini negara hukum yang sudah menerapkan pengendalian pandemi Covid-19 sesuai dengan kaidah terbaik. Kita akan selesaikan kewajiban kita, tapi kita tidak terima jika diancam satu dan lain hal,” kata Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing, Senin (17/1/2022), dikutip dari Kompas.com.

Adapun ancaman tersebut dilontarkan oleh bos MotoGP atau CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, yang menyatakan bisa saja membatalkan balapan di suatu negara apabila mewajibkan karantina.

“Jika Anda memberi tahu kami bahwa kami harus menjalani karantina selama 14 hari, maka jawabannya jelas. Dalam hal ini kami tidak akan pergi ke sana,” jelas Carmelo Ezpeleta dikutip dari FPAL.

Peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan internasional tentu tidak sejalan dengan aturan penanggulangan Covid-19 di tanah air yang mewajibkan karantina bagi siapapun yang datang dari luar negeri.

Menurut Sandiaga, pengendalian Covid-19 di Indonesia sudah menjadi best practice. Sementara penyelenggaraan event MotoGP tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga: Dorna Sports Ancam Batalkan Balapan MotoGP jika Harus Karantina, Bagaimana di Indonesia?

“Kita sudah menjadi best practice, oleh karena itu, jika ada pihak yang mengancam tidak akan menyelenggarakan MotoGP karena penanganan pandemi kita, saya menyampaikan secara tegas bahwa bangsa ini diatur oleh pemerintah, dan kita fokus pada penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi kita,” tegasnya.  

Selain itu, lanjutnya, travel bubble akan diberlakukan bagi para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang ke Indonesia, termasuk seluruh peserta perhelatan MotoGP.

"Travel bubble akan diterapkan menyeluruh, dan ada periode karantina yang berlaku untuk kru, pebalap, dan official MotoGP," terangnya.

Carmelo Ezpeleta melontarkan hal tersebut didasarkan pada pengalaman tahun lalu di MotoGP Texas di mana penyelenggaraan event bisa berlangsung dengan lancar tanpa harus karantina.

Menurut dia, cukup dengan sistem travel bubble atau sistem gelembung dan menunjukkan kelengkapan dokumen vaksinasi.

"Selebihnya, mereka bisa meminta kami untuk membawa sertifikasi vaksinasi atau dokumentasi seperti yang kami lakukan tahun lalu."

“Apa yang kita lihat di Amerika Serikat tahun lalu harus menjadi contoh,” imbuh Ezpeleta.

Untungnya, Indonesia sempat mempunyai rekam jejak bagus saat menggelar WSBK 2021 pada November lalu dengan para kru dan pembalap tidak perlu menjalani karantina.

Ezpeleta pun berharap sistem gelembung yang telah diterapkan dalam dua musim terakhir cukup untuk meyakinkan pihak tuan rumah bahwa MotoGP aman untuk digelar. 

"Kami tidak bisa meletakkan tangan kami di dalam api dalam situasi seperti ini. Tetapi, melihat perkembangan saat ini, skenario paling mungkin terjadi adalah kami melanjutkan sistem gelembung, melakukan PCR, atau menyediakan sertifikat vaksinasi,” jelas Ezpeleta.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual terkait PPKM, Senin (3/1/2022) lalu mengatakan, durasi karantina sekarang dipangkas menjadi 7-10 hari.

"Diputuskan karantina yang dari 14 hari menjadi 10 hari, dan yang 10 hari menjadi 7 hari," kata Luhut.

Baca Juga: Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP di Mandalika Ditambah Jadi 100 Ribu Orang