Kompolnas Turun Tangan Awasi Kasus Kapolres Ngada, Sebut Sanksi Hukuman Lebih Berat

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Ketua Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan buka suara terkait Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP FWK yang diamankan Propam Mabes Polri

Budi yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ini memastikan Kompolnas turun tangan memantau jalannya proses hukum Kapolres Ngada tersebut.

"Terkait dengan yang kasus Ngada, jadi silakan kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan yang di sana," kata Budi dalam konferensi pers, di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Senin (3/3/2025).

Baca Juga: Mabes Polri Periksa Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur, Diduga Terlibat Narkoba dan Pornografi

Dalam kesempatan itu, ia menekankan seluruh oknum polisi maupun TNI yang terlibat kasus pidana, semisal narkoba, akan dihukum lebih berat. 

"Kami menegaskan tidak ada pembedaan di dalam hukum kita, justru oknum-oknum yang terlibat, sanksi hukumnya lebih berat," tegasnya.

"Karena di samping pengenaan hukum pidana narkoba, juga terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing. Entah itu oknum Polri maupun TNI," sambung Budi.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Ngada AKB FWK diamankan pada Kamis (20/2).

Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga.

”Mabes Polri mengamankan (FWK),” kata Daniel dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Mengutip dari pemberitaan Kompas.id, berdasarkan informasi yang diterima, ia ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pornografi.

Saat ini Kapolres Ngada tersebut diketahui masih menjalani pemeriksaan Mabes Polri.

Meski demikian, Daniel mengaku belum mengetahui alasan pemeriksaan terhadap FWK.

Baca Juga: Kompolnas: Tujuh Polisi Diperiksa Buntut Dugaan Intimidasi terhadap Sukatani