Hasto Kristiyanto Bongkar 4 Sikap Politiknya yang Membuat "Raja" Tidak Senang

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebut ada ‘raja’ yang tidak senang dengan sikap kritisnya di politik.

Hasto tidak menyebutkan siapa raja yang dimaksud, tetapi dari empat  sikap politik yang dia sampaikan, berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seorang yang mengidentikkan dirinya sebagai raja,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Selasa (18/2/2025).

Hasto pun membeberkan, sikap politik yang pertama adalah saat PDIP menolak secara resmi kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

Baca Juga: Luhut soal Tagar Kabur Aja Dulu: Nggak Usah Buru-Buru Bilang Puas Nggak Puas, Baru 100 Hari kok

“Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah sikap politik resmi yang telah ditegaskan oleh pemerintah Indonesia sejak lama. Kini, dunia pun mengutuk kekejaman Israel. Ini adalah Satyam Eva Jayate pertama,” ujar Hasto.

Kedua, kata Hasto, saat PDIP dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau tiga periode. Sesuai Pasal 7 UUD 1945, masa jabatan presiden diatur hanya dua periode.

“Seluruh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen bangsa juga menolak perpanjangan masa jabatan ini. Ini adalah Satyam Eva Jayate kedua-menjaga konstitusi dari kepentingan politik segelintir orang,” ucap Hasto.

Kemudian, saat dirinya menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang anggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan manipulasi hukum.

Baca Juga: PDIP soal Prabowo Jadi Capres 2029: Masih Terlalu Jauh untuk Bicara Pencapresan

“Ini adalah bentuk campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Keputusan ini menjadi titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Terakhir, sambung Hasto, adalah saat dirinya mengkritik keras penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dalam Pemilu 2024 karena hanya menjadi alat politik untuk membujuk rakyat.

“Masyarakat mencatat begitu masifnya intimidasi terhadap kepala desa, aktivis, jurnalis, tokoh prodemokrasi, anggota legislatif, pengusaha, hingga kepala daerah,” katanya.