JAKARTA, KOMPAS.TV- Memasuki libur panjang akhir Januari 2025, sejumlah peristiwa tak sepi mewarnai pemberitaan di tanah air. Dalam sepekan ke depan, masyarakat akan menunggu kelanjutan kabar rencana Tunjangan Hari Raya (THR) bakal dipercepat. Kemudian kelanjutan kasus pagar laut yang bikin heboh dan kesibukan warga saat menjalani libur panjang. Simak lebih lanjut:
THR Bakal Dipercepat?
Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025 lebih awal, untuk mengurai kepadatan arus mudik. Hal ini dibahas oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam pertemuan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jumat (24/1).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja. Menhub berharap dapat mengoordinasikan ini dengan Kemnaker.
Baca Juga: Pemerintah Wacanakan Pembayaran THR Dipercepat agar Masyarakat Mudik Lebih Awal saat Lebaran 2025
"Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran," kata Dudy dikutip dari laman resmi Kemenhub, Sabtu (25/1).
Ia menyoroti momentum dua hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret–1 April 2025. Menhub menilai, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan memengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.
"Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik," tuturnya.
Pemilik Pagar Laut Bakal Diperiksa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadwalkan pemeriksaan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) pada awal Februari 2025, berkaitan pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam keterangan pers, Sabtu (25/1/2025), menyebut pemeriksaan akan dilakukan setelah KKP menyelesaikan validasi lapangan.
“KKP akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025,” kata dia, dikutip Kompas.com.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, bertujuan untuk memverifikasi luas area dan menentukan potensi sanksi administrasi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.