Bahlil Singgung Partai yang Menyalahkan Mantan Presiden Saat Kadernya Jadi Tersangka KPK

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung ada partai di Indonesia yang menyalahkan pihak-pihak lain ketika ada kadernya tersangkut hukum oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ia meminta semua pihak untuk dewasa dalam berpolitik. 

Ia menyebut bahwa partainya berkomitmen untuk berpikir objektif dan tidak menyalahkan mantan presiden, ketua umum partai lain, atau pihak mana pun.

"Apakah Golkar menyalahkan siapa? Tidak. Kami tidak pernah mengatakan ini salah partai A, partai B, atau mantan presiden A dan B. Kami menghargai proses hukum yang ada," kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Awalnya, ia mencontohkan seperti kasus Gubernur dan Ketua DPD Golkar Bengkulu Rohidin yang ditangkap oleh KPK saat hendak mencalonkan kembali di Pilkada 2024. Namun, partainya tetap menghormati proses hukum tanpa menyalahkan pihak lain ketika ada kadernya yang terjerat kasus hukum

"Kami di Golkar punya pengalaman. Ada kader kami, Pak Rohidin, Ketua Golkar di Bengkulu, yang surveinya tinggi saat Pilkada, bahkan lebih dari 70 persen. Namun, beliau harus menghadapi masalah hukum. Kami sangat prihatin, kami sayang beliau, tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum, dan kami menghormati proses itu," ujarnya.

Menurut Bahlil, sikap ini merupakan bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Ia menilai bahwa menyalahkan pihak lain atas masalah internal partai adalah langkah yang tidak produktif.

"Jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut. Kalau ada musibah, ya kita introspeksi. Kita di Golkar melakukan otokritik ke dalam. Tidak ada ceritanya kami merasa dikerjai atau menyalahkan orang lain," ujarnya.

Meski tidak secara eksplisit menyebut pihak tertentu, Bahlil berharap pernyataannya dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk berpikir secara objektif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan hukum yang menimpa kader partai.

"Kalau ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, wallahualam bisawab. Masa rasa orang harus saya larang? Tapi niat kami di Golkar hanya ingin introspeksi dan menghormati proses hukum," ujarnya.

Baru-baru ini, KPK menetapkan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Hasto menyinggung penetapan tersangkanya karena ada peran mantan presiden akibat keinginan memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode ditolak. 

“Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan, sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).