Wacana Pilkada Langsung Diubah Jadi Lewat DPRD, Apakah Alasan Biaya Mahal Saja Cukup?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum, Supratman menyebut pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Supratman menyebut wacana kepala daerah dipilih DPRD secara tidak langsung sudah bergulir sejak zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Supratman menilai pilkada tidak langsung bukan sebagai kemunduran demokrasi. Presiden Prabowo mengamini Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia soal mahalnya biaya pilkada.

Presiden melempar wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD.

Apakah mungkin kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD seperti di zaman Orde Baru? Dan apakah mahalnya biaya pilkada cukup jadi alasan mengubah pilkada langsung menjadi lewat DPRD?

Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus dan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.

Baca Juga: Sebut Pilkada Mahal, Presiden Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD

#pilkadamahal #kepaladaerah #presidenprabowo